"Pilkada serentak 2020 sebagaimana diketahui ada di 270 daerah, kecuali di Aceh dan DKI Jakarta yang tidak ada, yang 32 provinsi itu semua ada Pilkada. Itu merupakan agenda nasional, atau ada juga yang menyebut program strategis nasional, dan itu harus dilaksanakan dan disukseskan," ujar Hudori dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (26/7) pagi.
Hudori mengimbau agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dapat dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi, sebagaimana amanat sistem demokrasi di Republik Indonesia.
Tak kalah penting, pesta demokrasi yang berbeda dengan kondisi normal pada umumnya ini juga harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan bersama.
"Prinsip demokrasi yang saya maksud ini, bisa saja, supaya nanti bisa melahirkan pemimpin daerah yang berkomitmen antara lain, berkualitas, di satu sisi harus memperhatikan protokol kesehatan," kata Hudori.
"Yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi," tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kemendagri mengisi bimbingan teknis pendidikan politik Partai Golkar, 'Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020' di Pullman Hotel Jakarta, Sabtu (25/07/2020) malam.
Hudori juga meminta dukungan kepada semua pihak agar agenda besar di 270 daerah itu dapat disukseskan.
Baca juga: DKPP: Waspadai PPK-PPS jadi tim sukses paslon
Baca juga: KPU Riau: Sejumlah warga menolak petugas coklit
Baca juga: Ketua KPU RI dampingi PPDP coklit ke rumah Gus Ipul dan Dahlan Iskan
Baca juga: KPU Kabupaten Sukabumi luncurkan maskot Pilkada 2020
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
