"Ini adalah pertemuan ketiga. Pertama pertemuan dengan Pemerintah DKI Jakarta, kedua Banten, dan sekarang Jawa Barat," ujar Sofyan di sela acara.
Menurutnya, pembahasan itu merupakan respons atas Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 tahun 2020 Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Melalui Perpres tersebut, pemerintah mengubah format kelembagaan koordinasi Kawasan Jabodetabek-Punjur dalam upaya menyelesaikan Isu Strategis Kawasan Jabodetabek-Punjur secara optimal.
Baca juga: Tjahjo Kumolo minta ASN di Jabodetabek kurangi kepadatan transportasi
Kelembagaan ini diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN, kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bertindak sebagai wakil ketua, dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan serta Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten serta seluruh Bupati dan Wali Kota terkait.
"Kita akan bahas hal-hal yang mendesak, masalah banjir, masalah sampah, masalah kemacetan, masalah longsor, dan penataan hulu," papar Sofyan.
Ia menyebutkan, penataan Jabodetabek-Punjur ke depan harus sinkron mulai dari hulu hingga hilir, sehingga ia berharap diskusi antarkepala daerah bisa menjadi pintu awal dalam melakukan koordinasi selanjutnya.
Baca juga: Menteri ATR paparkan perubahan dalam revisi Perpres Jabodetabek-Punjur
"Oleh sebab itu kelembagaan ini akan kita perbaiki. Ada PMO (Project Management Office) yang full time bekerja merumuskan semua input untuk sama-sama kita laksanakan," tuturnya.
Para kepala daerah yang nampak hadir yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bogor Ade Yasin, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan para perwakilan kepala daerah dari Depok dan Bekasi..
Baca juga: Menteri ATR: Aset Djoko Susilo di Jagakarsa akan dibikin Taman KPK
Baca juga: Menko Perekonomian dan Menteri ATR/BPN tinjau lahan di Kalteng
Baca juga: Pemerintah resmi revisi Perpres penataan kawasan Jabodetabek-Punjur
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
