"Sosialisasi soal terorisme ini jangan hanya dilakukan di dalam perkotaan saja, tetapi juga perlu dilakukan hingga ke tingkat desa sehingga pencegahan bisa dilakukan dari desa," kata Hamidin di Kupang, Selasa.
Hamidin, saat menerima Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi NTT di ruang kerjanya, mengatakan bahwa saat ini perlu juga diwaspadai dampak buruk dari media sosial yaitu, tidak ada penyaring, sehingga dapat memberikan stigma yang buruk bagi kalangan anak muda.
"Karena itu sangat dibutuhkan sharing sebelum disharing agar sel doktrin pola terorisme bisa teratasi," kata Kapolda NTT kepada Ketua FKPT NTT Johanna E Lisapaly yang didampingi kepala kantor Kesbangpol Provinsi NTT beserta para ketua bidang, sekretaris, bendahara dan satgasnya.
Baca juga: Polda NTT tingkatkan pengawasan daerah rawan radikalisme
Terkait kegiatan kelompok radikal dan teroris yang terstruktur dan terencana, Hamidin mengingatkan jangan sampai masyarakat terpengaruh dan terlibat langsung dalam kegiatan kelompok tersebut, karena aksinya bertentangan dengan hukum.
Kapolda NTT menyatakan akan mendukung penuh FKPT NTT untuk bersama-sama melakukan pencegahan paham radikal dan aksi terorisme di wilayah NTT.
Kapolda menambahkan bahwa penyebar paham radikal dan terorisme tidak memandang pekerjaan, baik petugas, aparatur negara maupun masyarakat umum, oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi.
"Kita harus bergerak dan terstruktur untuk upaya-upaya pencegahan dini, agar penyebarluasan radikalisme dan terorisme di provins tidak terjadi," kata Kapolda NTT.
Baca juga: GP Ansor minta Pemprov NTT serius sikapi kelompok radikal
Kapolda NTT meminta bidang agama di FKPT NTT harus lebih optimal dan tetap mewaspadai gerakan-gerakan yang mengkultuskan agama tetapi pro kekerasan. Sebab kata dia target teroris adalah mengganti ideologi pancasila. Disisi lain simbol agama paling mudah digunakan untuk aksi terorisme.
Ketua FKPT Provinsi NTT Johanna E Lisapaly mengatakan radikalisme dan terorisme berpotensi berkembang di tengah masyarakat NTT, sehingga perlu diwaspadai bersama agar tidak menimbulkan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Dengan sinergi, diharapkan dapat dilakukan pendekatan kepada masyarakat secara bersama-sama, agar mereka tidak terpengaruh dan mengembangkan paham tersebut," ungkap Johanna yang juga mantan Asisten I bidang pemerintahan Setda NTT.
Baca juga: GMIT nilai NTT tidak kebal terhadap intoleransi-radikalisme
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
