Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi, mengatakan Sidang Tahunan MPR RI yang di dalamnya terdapat penyampaian hasil kinerja lembaga negara, jangan sampai keluar dari semangat open government dan juga keterbukaan informasi publik.
Karena itu dia berharap laporan lembaga negara yang disampaikan tersebut disertai dengan lampiran-lampiran yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas.
"Substansinya jangan keluar dari semangat open government dan juga keterbukaan informasi publik serta memberi dampak kedepannya setelah disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR," kata dia, yang hadir secara virtual dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk "Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara melalui Sidang Tahunan MPR" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Baca juga: MPR yakin lembaga negara sampaikan kinerja terbaik di Sidang Tahunan
Menurut dia, jika ada perbaikan dan evaluasi yang disuarakan rakyat maka harus ditanggapi serta diperhatikan oleh para pimpinan lembaga negara sehingga Sidang Tahunan MPR benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Ia menilai, masyarakat pun berhak untuk mendengar langkah-langkah perbaikan apa saja yang akan dilakukan lembaga negara sebagai solusi untuk perbaikan kedepannya.
"Lalu agar substansi tidak hilang dan sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik, ada beberapa pihak yang mengusulkan agar pelaksanaan Sidang Tahunan ini perlu dimasukan dalam norma di UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)," ujarnya.
Politisi PPP itu mengatakan ada juga masukan agar dalam UU MD3 mengatur terkait penyampaian pendapat fraksi-fraksi mengenai kinerja MPR RI sehingga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari inovasi bagi Sidang Tahunan ke depan.
Baca juga: MPR: Sidang Tahunan harus ungkap kinerja pemerintah tangani pandemi
Langkah itu menurut dia agar makna dari Sidang Tahunan benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak terjebak pada konvensi yang seremonial serta ada nilai-nilai yang bisa dirasakan masyarakat luas.
"Barangkali yang menjadi lebih penting adalah format atau inovasi dalam bentuk format misalnya dari awal sekarang ini dari sisi durasi lalu juga inovasi dalam penyampaiannya. Apakah hanya presiden saja yang menyampaikan atau juga mereka para pimpinan lembaga negara itu juga diberi kesempatan langsung menyampaikan," katanya.
Arwani mengatakan Sidang Tahunan tersebut selain menunjukkan keterbukaan informasi kepada publik dan menyampaikan kinerja lembaga negara, juga dapat memberikan solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Baca juga: MPR: Sidang Tahunan fasilitasi lembaga negara sampaikan kinerja
Selain itu menurut dia, Sidang Tahunan MPR 2020 yang dilaksanakan saat pandemi Covid-19, harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga memberikan teladan kepada masyarakat.
"Jangan sampai tidak memberikan teladan kepada masyarakat misalnya yang hadir hanya 300 orang, lalu muncul pertanyaan, sisa anggota MPR yang lain ke mana," ujarnya.
Karena itu dia mengusulkan agar anggota MPR yang ada di Jakarta bisa hadir secara fisik dengan protokol kesehatan namun ada di gedung lain dengan menyaksikan Sidang Tahunan menggunakan layar lebar.
Hal itu menurut dia agar tidak timbul pertanyaan di publik ke mana anggota MPR yang lain kalau yang hadir hanya 300 orang dalam Sidang Tahunan tersebut sehingga muncul persepsi bahwa MPR serius dalam melaksanakan sidang.
Baca juga: Ragab MPR sepakati peserta Sidang Tahunan maksimal 300 orang
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
