KPK ingin Pilkada 2020 berjalan adil tanpa politik uang

6 Agustus 2020 20:23 WIB

Ketua KPK Firli Bauhari usai melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi dan pilkada bersih dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Kamis, (6/8/2020). (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Kita harapkan di semua daerah pilkada dapat berjalan adil, jujur dan jauh dari kecurangan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bauhari menginginkan Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember berjalan dengan adil, dan jujur tanpa adanya politik uang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bauhari usai melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi dan pilkada bersih dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Kamis.

"Kita ketahui banyaknya korupsi di negeri ini karena biaya politik yang terlalu tinggi. Di Lampung ada delapan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada dan kami sudah bertemu KPU dan Bawaslu serta Pemda setempat, tentu ingin menjamin pilkada berjalan dengan adil bebas dari politik uang," kata dia.

Baca juga: KPU: Masyarakat tak perlu takut datang ke TPS meski pandemi

Ia pun mengatakan bahwa pada Pilkada Serentak Desember nanti ada 270 daerah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, dan untuk mengantisipasi terjadinya politik uang KPK akan melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu RI serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna membuat kesepakatan agar pilkada berjalan bersih.

"Kita harapkan di semua daerah pilkada dapat berjalan adil, jujur dan jauh dari kecurangan," ujarnya berharap.

Baca juga: Jokowi minta pelaksanaan pilkada serentak aman COVID-19

Sehingga, lanjut dia, dengan pilkada bersih ke depan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang bisa membawa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana pada alinea ke empat Undang-undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, lanjut dia, KPK juga akan membangun koordinasi dengan instansi-instansi guna bisa membantu dalam pemberantasan korupsi serta melakukan monitoring terkait pelaksanaan program pemerintah negara termasuk pilkada nanti.

"Kita bangun itu karena sepakat bahwa seluruh elemen masyarakat paham betul bahwa pilkda tidak boleh ada kegiatan politik uang," tuturnya.

Baca juga: KPU dorong kampanye pilkada diisi sosialisasi COVID-19