Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berpesan agar menjadikan keterbatasan belajar daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai motivasi mewujudkan pendidikan yang lebih baik.pendidikan di tengah pandemi perlu mendapat solusi untuk mewujudkan pendidikan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
"Punya niat baik tapi punya keterbatasan, jangan dijadikan rintangan atau halangan. Justru keterbatasan dapat memotivasi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih serius," kata Ariza saat audiensi dengan Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Jakarta, Kamis.
Baca juga: Penjualan daring picu pengurangan penampungan hewan kurban di Jakpus
Lebih lanjut, Ariza menyambut baik adanya keterlibatan pihak masyarakat untuk membantu Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan persoalan bangsa, salah satunya di bidang pendidikan. Sebab menurutnya, dengan memperbaiki persoalan pendidikan, berarti sedang memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) Bangsa Indonesia secara keseluruhan.
"Kalau ingin membangun bangsa kuncinya adalah membangun sumber daya manusia supaya bangsa ini memiliki manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, kecintaan kepada tanah air, berjiwa gotong-royong, dan semangat toleransi. Namun, SDM yang dibangun harus yang berkarakter. Karena kalau tidak diikuti dengan nilai moral, nanti akan dimanfaatkan pihak lain dan akan merusak negara kita ini," tutur Ariza.
Baca juga: Pemkot Jakarta Utara gunakan aplikasi daring untuk penanganan COVID-19
Sementara itu, Ketua PW PII Jakarta Anja Hawari Fasya mengatakan untuk mengatasi persoalan pendidikan di tengah pandemi, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) di bidang pendidikan dalam periode kepengurusan baru 2019-2023.
Identifikasi masalah juga telah dilakukan untuk ditemukan solusi yang lebih baik, jelas Anja.
"Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak keluhan pelajar terkait sekolah daring. Kami sudah melakukan identifikasi ke daerah-daerah di beberapa sekolah bahkan ke rumah orang tua murid untuk pendampingan khusus. Persoalannya banyak kami temukan di lapangan, mulai dari masalah kuota, masalah gawai, tidak ada penanaman nilai karena tidak ada interaksi fisik antara guru dan peserta didik," ucap Anja.
Karena itu, sebagai elemen kelompok masyarakat sipil, PW PII Jakarta berharap dapat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka melakukan pengawalan dan pendampingan kegiatan pendidikan PJJ di Jakarta selama masa pandemi COVID-19.
Adapun, Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Momon Sulaeman mengakui adanya keterbatasan dalam metode Pembelajaran Jarak Jauh saat Pandemi COVID-19 seperti saat ini. Karena itu pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan Wagub Ariza dengan melibatkan PW PII Jakarta dalam program-program pendampingan di sekolah.
"Program pendampingan tersebut diperlukan dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Betul, nanti kalau ada pendampingan dari pihak PII, tentu merupakan hal yang baik. PW PII Jakarta bisa langsung nanti tindak lanjuti sehingga pembelajaran bisa lebih mudah karena ada pendampingan," tutur Momon.
Baca juga: DKI gandeng perusahaan rintisan dorong UMKM jualan secara daring
Dalam masa pandemi COVID-19, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan relaksasi beberapa sektor dan unit kegiatan di PSBB Transisi Fase I yang telah diperpanjang untuk ketiga kalinya pada 31 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020. Meskipun demikian, Pemprov DKI belum melakukan relaksasi aturan untuk sektor pendidikan dikarenakan tingginya potensi penularan COVID-19 di kalangan usia pelajar karena intensitas interaksi yang tinggi.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020
