Pemerintah Kota Depok Jawa Barat meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan pandemi COVID-19 setelah kota tersebut masuk dalam zona merah.Diperlukan sinergi pusat, provinsi dan daerah, karena penanganan COVID-19 ini harus dari hulu sampai hilir
"Diperlukan sinergi pusat, provinsi dan daerah, karena penanganan pandemi COVID-19 ini harus dari hulu sampai hilir dan ada integrasi kebijakan, terutama daerah-daerah di Jabodetabek," kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana di Depok, Jumat.
Baca juga: Depok perpanjang PSBB proporsional hingga 16 Agustus
Sebelumnya Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat Wiku Adisasmito menyatakan ada penambahan 13 kabupaten dan kota yang tadinya masuk zona oranye (risiko sedang) menjadi zona merah (risiko tinggi) termasuk Kota Depok Jawa Barat.
Dadang mengatakan, pihaknya mencoba melakukan komunikasi dengan tim pakar epidemologi Satgas Penanganan COVID-19 Pusat yang menghitung nilai sehingga Depok masuk zona merah, karena hitungan mereka adalah mingguan, berdasarkan parameter yang sudah mereka tentukan.
Baca juga: RSUI berikan pelayanan optimal bagi penanganan COVID-19
"Akan tetapi dalam rilis tidak disebutkan periode waktunya dari tanggal berapa ke tanggal berapa," ujarnya.
Ia mengatakan yang dilakukan Pemkot Depok saat ini, sesuai arahan Ketua Gugus Tugas yaitu menguatkan kembali upaya pencegahan dan penanganan pada tingkat RW/Kampung Siaga.
"Kami juga terus mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan, baik individu seperti penggunaan masker maupun di aktivitas kantor, tempat umum dan tempat kerja lainnya," katanya.
Baca juga: Depok terapkan denda Rp50 ribu jika tak bermasker
Untuk itu, kata dia, Jumat ini gugus tugas dan camat melakukan rapat konsolidasi teknis, untuk menindaklanjuti sejumlah kebijakan dan langkah-langkah taktis.
Dadang mengatakan kasus COVID-19 di Depok dan Jabodetabek sangat fluktuatif, dan penambahan kasus minggu ini cukup banyak sebagai dampak dari tingginya pergerakan orang, dan terjadi pada klaster perkantoran yang berpotensi terjadinya penularan dalam lingkungan keluarga.
Baca juga: Sandiaga ingatkan warga dukung pemerintah terkait COVID-19
"Perlu pengawasan protokol kesehatan pada semua aktivitas, terutama pada lingkungan keluarga, karena rata-rata berawal dari aktivitas di luar Depok yang berdampak pada anggota keluarga," katanya.
Dikatakannya meskipun mungkin masyarakat sudah jenuh dengan imbauan bermasker, jaga jarak dan cuci tangan, tapi hal ini harus menjadi kebutuhan setiap individu.
"Kita harus bisa proteksi diri kita, terlebih yang memiliki aktivitas di luar untuk bekerja, karena 60 persen warga Depok adalah pelaju yang bekerja di sekitar Jakarta, Tangerang dan Bekasi," jelasnya.
Baca juga: Iluni UI nilai ego sektoral hambat penanganan COVID-19
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
