"Pilkada juga momentum untuk mendorong belanja yang saat ini menjadi concern terkait penurunan ekonomi salah satunya dipicu penurunan konsumsi domestik," kata Hasto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema "Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19", Jakarta, Minggu malam.
Menurut Hasto, pihaknya mendukung sikap Pemerintah dan DPR yang tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 di tengah desakan penundaan akibat pandemi COVID-19.
Sebab bagi PDIP, lanjut dia, pilkada adalah pematangan demokrasi sehingga rakyat bisa memilih siapa pemimpinnya.
Di sisi lain, harus diakui bahwa melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid adalah bukan perkara mudah. Namun justru karena pandemi itu pula, maka periodisasi kepemimpinan di daerah tak boleh ditunda.
"Rakyat harus mendapatkan kepastian. Tak boleh pemimpin daerah kosong karena pilkada ditunda. Maka PDI Perjuangan mendorong pilkada harus dilaksanakan. Karena itulah jawaban kita atas rakyat," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.
Sehingga pilkada adalah ujian bagi para calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen dan kedisiplinannya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mereka harus mampu menyajikan kepada rakyat apa saja solusi yang mereka miliki sebagai jawaban atas berbagai permasalahan rakyat akibat dampak pandemi.
"Jadi pilkada ini sekaligus momen bagaimana calon kepala daerah memiliki agenda prorakyat terkait isu sosial, ekonomi, dan lain-lain," ujar pria kelahiran Yogyakarta itu.
Hasto mengatakan pandemi COVIDd-19 telah menyebabkan kesulitan berkaitan dengan banyaknya pengangguran dan peningkatan kemiskinan. Semua mengetahui Pemerintahan Jokowi terus mengambil langkah komprehensif sehingga negara hadir membantu rakyat.
Oleh karena itu, tambah dia, pilkada ini menjadi momentum bagi para calon kepala daerah untuk mendorong agenda perubahan struktural di dalam kehidupan perekonomian rakyat.
Baca juga: PDIP kembali umumkan pasangan calon Pilkada 2020 pada 11 Agustus
Sementara itu, Pengamat Politik dari Indikator Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa dirinya setuju jika pelaksanaan pilkada serentak memang bisa memiliki dampak baik terkait pembelanjaan domestik yang meningkat.
Namun di sisi lain, 63 persen responden dari survei Indikator Indonesia menunjukkan mereka masih berpikir pilkada harus ditunda.
Burhanuddin sendiri mengatakan pilkada masih memungkinkan dilaksanakan tahun ini, namun dengan sejumlah catatan.
Pertama, Pemerintah, DPR, serta lembaga penyelenggara pemilu harus menunjukkan sinyal solid, bahwa apa yang dihadapi dalam kondisi covid ini bisa dimitigasi dengan protokol kesehatan ketat.
"Jadi ketika ada pelanggaran disiplin dan sanksi, harus tegas. Apalagi sudah ada Inpres 6/2020. Dengan begitu, dari responden yang meminta penundaan, bisa merubah pikirannya," kata Burhanuddin.
Baca juga: Pakar politik: Pilkada Surabaya sebaiknya ada calon perempuan
Baca juga: KPK ingin Pilkada 2020 berjalan adil tanpa politik uang
Baca juga: Golkar fokuskan Sulawesi sebagai basis pemenangan wilayah timur
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
