Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan skenario keuangan apabila penyerapan anggaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) sangat rendah dan bahkan tidak terserap.
"Siapkan skenario kalau misalnya kementerian dan lembaga itu diperkirakan tidak bisa menyerap, kemungkinan ada strategi lain, misalnya realokasi; nanti itu seperti apa? Jadi untuk antisipasinya seperti apa kalau misalnya kemungkinannya tidak terserap," kata Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Internal terkait Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di rumah dinas wapres Jakarta, Kamis.
Ma'ruf juga meminta jajaran menteri terkait untuk memikirkan strategi pemulihan ekonomi nasional apabila penyerapan anggaran terus melemah.
"Bila kita melihat dari data yang dipaparkan oleh Bu Menteri Keuangan, memang terlihat bahwa penyerapan anggaran kita, baik dari belanja K/L maupun dari anggaran PEN, penyerapannya masih sangat rendah," tambahnya.
Baca juga: Wapres: 40 K/L telah sederhanakan struktur eselon
Realisasi belanja keseluruhan K/L tahun ini, lanjutnya, baru mencapai 48 persen dari bulan Januari hingga Agustus
"Dari 10 K/L terbesar, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Kementerian Kesehatan itu penyerapannya terendah, yaitu 34,3 persen, 41,5 persen dan 43,6 persen," tukasnya.
Sementara realisasi program PEN, baru terserap 21,8 persen atau setara Rp151,25 triliun dari total Rp695,2 triliun.
"Khusus untuk kesehatan, dari pagu Rp87,55 triliun itu baru terserap Rp7,14 triliun atau 8,1 persen dari pagu. Sementara untuk dukungan UMKM, dari pagu Rp123,47 triliun baru terserap Rp32,5 triliun atau 26,3 persen dari pagu," ujarnya.
Oleh karena itu, Ma'ruf meminta seluruh menteri memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan COVID-19 dan PEN yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.
Turut mengikuti rapat telekonferensi itu ialah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Baca juga: Wapres: Birokrasi lambat sumbat penyerapan anggaran COVID-19
Baca juga: Wapres: Banyak daerah belum serius lakukan tes usap masif
Baca juga: Ma'ruf Amin: APBN P 2020 untuk kesehatan dan jaga perekonomian
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
