"Terdaftar sekitar 150 orang. Tak hadir semua, yang hadir ini yang jadi deklarator komisi kerja," kata Din, saat konferensi pers "Penjelasan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)" secara daring, Sabtu.
Di antara 150 tokoh itu, yakni Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban, dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis.
"Alhamdulillah, kami didukung oleh para tokoh dari berbagai elemen bangsa dan berbagai profesi. Banyak tokoh-tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, kaum buruh, angkatan muda, emak-emak. Kami koalisi yang menghimpun berbagai tokoh yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk mantan jenderal purnawirawan," katanya.
Para tokoh itu, kata Din, siap ikut serta dalam deklarasi KAMI yang akan direncanakan digelar pada Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB di Tugu Proklamasi, Pegangsaan Timur, Jakarta.
"Peringatan deklarasi tersebut juga akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75, sekaligus bagi kami peringatan ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara," katanya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menegaskan koalisi tersebut bersifat sangat majemuk yang beranggotakan dari berbagai suku, agama, profesi dan generasi.
Mengenai alasan dideklarasikannya koalisi aksi itu, Din menjelaskan karena adanya persamaan pikiran dan pandangan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia yang akhir-akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan nilai dasar yang disepakati para pendiri bangsa.
Selain itu, Din juga mengklaim telah mendapatkan dukungan dari berbagai daerah yang akan ikut mendeklarasikan KAMI dari daerahnya masing-masing dalam bentuk "join declaration".
"Alhamdulillah, jelang deklarasi, KAMI sudah mendapatkan dukungan dari banyak daerah, dengan terbentuknya KAMI Sumut, Sumsel, Jateng, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jatim, Jabar, Kalsel, Sulsel, Sulbar, Kaltim, Gorontalo, dan juga terbentuk KAMI di Amerika, Australia, Selandia Baru, Qatar, Swiss, Taiwan ,dan beberapa negara lain," katanya.
Baca juga: F-PPP persilakan Din Syamsuddin bentuk koalisi masyarakat
Baca juga: Din Syamsuddin: Isu radikalisme jangan tendensius ke Islam
Baca juga: MPR kritisi langkah pemerintah edukasi COVID-19
Baca juga: Peneliti apresiasi sekaligus kritisi cara pemerintah jaring investor
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
