"Saat ini Pemerintah belum tegas menolak impor pangan sebagai bagian dari membangun kemandirian pangan Indonesia," kata Johan Rosihan dalam rilis di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, saat ini sistem dunia telah membentuk relasi ketergantungan pasokan pangan yang selalu dikuasai oleh negara-negara maju.
Hal tersebut, lanjutnya, karena pola hegemoni pangan untuk menciptakan ketergantungan pangan adalah lahir dari semangat kolonialisme dan imperialisme.
Baca juga: Menteri Desa dorong penguatan ketahanan pangan dari desa
"Maka saya mengingatkan pada momentum 75 tahun Indonesia merdeka, agar kita segera melepaskan diri dari cengkraman penjajahan pangan, yakni dengan cara fokus membangun kemandirian dan kedaulatan pangan kita," ujar Johan.
Politisi PKS ini mengemukakan bahwa pada tahun 2014 impor untuk delapan komoditas pangan saja telah mencapai 22 juta ton dan bahkan pada tahun 2018 impor pangan komoditas yang sama mencapai lebih dari 28 juta ton.
Ia mengingatkan kita terhadap pesan dan amanat dari Presiden Soekarno pada saat acara peletakan batu pertama Fakultas Pertanian UI yang merupakan cikal bakal Institut Pertanian Bogor pada tahun 1952 di Bogor.
"Pertanian merupakan persoalan penting bagi bangsa dan negara, serta masalah ketahanan pangan merupakan persoalan hidup dan mati yang jika diabaikan maka kita akan mengalami malapetaka," ucapnya.
Baca juga: Indef: proyek food estate jangan terfokus hanya pada beras
Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus juga meningkatkan produksi pangan dalam negeri, menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup dan mutu yang layak serta berbagai kebijakan komprehensif untuk menghentikan ketergantungan impor pangan.
Sebelumnya, Staf Khusus Wakil Presiden RI Lukmanul Hakim menyatakan untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di tengah pandemi COVIDd-19 diperlukan kolaborasi multisektor, yang melibatkan pemerintah, petani, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan partisipasi masyarakat.
"Dengan kerjasama, sinergi, dan gotong royong semua sektor, produksi pangan akan meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor," ujar Lukmanul Hakim di Jakarta, Kamis (13/8).
Menurut Stafsus Wapres yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan ini, ada empat pilar ketahanan pangan yang harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan yaitu, ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan.
"Seringkali ketersediaan pangan ada di petani, namun petani tidak memiliki akses ke pasar mengakibatkan harga pangan di petani murah, sementara masyarakat di perkotaan tidak memiliki akses ke sumber pangan yang mengakibatkan harga pangan mahal," kata Lukmanul.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
