Program Padat Karya Tunai PUPR diperluas demi pemulihan ekonomi

19 Agustus 2020 20:46 WIB

Para pekerja sedang melakukan revitalisasi drainase sebagai bagian dari program Padat Karya Tunai. ANTARA/Dokumentasi Kementerian PUPR/pri.

Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, Program Padat Karya Tunai juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa...

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas Program Padat Karya Tunai dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya melaksanakan Program Padat Karya Tunai melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat, khususnya untuk infrastruktur berskala kecil atau sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, Program Padat Karya Tunai juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok,” ujar Menteri PUPR dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Mendes: Padat Karya Tunai Desa bantu turunkan kemiskinan di desa

Dari pagu Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp83,97 triliun, Program Padat Karya Tunai dialokasikan sebesar Rp11,49 triliun dengan progres penyerapan anggaran hingga 18 Agustus 2020 sebesar 60,19 persen atau senilai Rp6,83 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 493.943 orang atau sebesar 80,38 persen dari rencana 614.480 orang.

Untuk memperluas kesempatan kerja, Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat kontraktual, tetapi dilaksanakan dengan pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang.

Baca juga: Mendes PDTT: Padat Karya Tunai Desa fokus perkuat ketahanan pangan

Hingga saat ini progresnya sudah sebesar 40,54 persen atau senilai Rp265,3 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.862 orang atau sebesar 33,20 persen.

Perluasan cakupan program PKT tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp1,2 triliun. Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km di 34 Provinsi yang akan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai dialokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun.

Baca juga: Lembaga kajian: Manfaat padat karya tunai langsung kembali ke rakyat