Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat belanja negara hingga Juli 2020 tumbuh 1,3 persen (yoy) yaitu sebesar Rp1.252,4 triliun dari Rp1.236,3 triliun pada periode sama tahun lalu.Belanja negara mencapai Rp1.252,4 triliun diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional
Sri Mulyani mengatakan realisasi Rp1.252,4 triliun tersebut merupakan 45,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.
"Belanja negara mencapai Rp1.252,4 triliun diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Sri Mulyani: Pendapatan negara hingga Juli 2020 capai Rp922,2 triliun
Pertumbuhan belanja negara ditunjang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp793,6 triliun yang tumbuh 4,2 persen dari periode sama 2019 yakni Rp761,3 triliun dan 40,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.975,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat terdiri atas realisasi belanja K/L Rp419,6 triliun atau 50,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp836,4 triliun dan belanja non-K/L Rp374 triliun atau 32,8 persen dari target Rp1.138,9 triliun yang mampu tumbuh 9,5 persen.
Untuk belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp134,4 triliun atau 52,4 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp256,6 triliun dan terkontraksi 10,5 persen (yoy) karena adanya perubahan kebijakan pembayaran THR dan gaji ke-13.
Kemudian, belanja barang Rp121,4 triliun atau 44,7 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp271,7 triliun, turut terkontraksi hingga 17 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial dan bekerja dari rumah.
Hal itu membuat realisasi untuk perjalanan turun 62,8 persen yaitu dari Rp21,5 triliun menjadi Rp8 triliun dan kegiatan barang diserahkan kepada masyarakat turut turun 22,1 persen dari Rp13,2 triliun menjadi Rp10,3 triliun.
"Belanja barang yang sifatnya operasional dan nonoperasional juga mengalami penurunan di 24,6 persen. Ini dilakukan untuk yang berkaitan dengan kegiatan K/L akibat tidak ada training dan tidak ada event," katanya.
Belanja modal terealisasi Rp46,8 triliun atau terkontraksi 3,3 persen karena adanya restrukturisasi proyek dalam rangka refocusing penanganan COVID-19.
Belanja bantuan sosial terealisasi Rp117 triliun atau 68,6 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp170,7 triliun dan mampu tumbuh hingga 55,9 persen yang salah satunya karena adanya perubahan kebijakan pada program kartu sembako/BPNT.
Sementara untuk belanja non-K/L terealisasi Rp374 triliun atau 32,8 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1.138,9 triliun dan mampu tumbuh 9,5 persen dibanding Juli tahun lalu Rp341,4 triliun.
Selanjutnya, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasi Rp458,8 triliun atau terkontraksi 3,4 persen dibanding periode sama 2019 Rp475,1 triliun.
Realisasi TKDD yang mencapai 60,1 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp763,9 triliun ditunjang oleh realisasi dana desa yang tumbuh 50,7 persen yakni Rp47,9 triliun, sedangkan untuk TKD terkontraksi 5,1 persen yaitu Rp410,9 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani paparkan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi
Baca juga: Pemerintah telah cairkan bantuan produktif UMKM kepada 1 juta penerima
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
