Erick Thohir: 1,5 juta tenaga medis harus dapat vaksin duluan

3 September 2020 14:17 WIB

Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir usai mengadakan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/9/2020). ANTARA/Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional/pri.

1,5 juta ini harus dipastikan dapat vaksin duluan, karena mereka yang terdepan melakukan imunisasi atau vaksinasi massal

Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyampaikan sebanyak 1,5 juta tenaga medis menjadi prioritas penerima vaksin.

"1,5 juta ini harus dipastikan dapat vaksin duluan, karena mereka yang terdepan melakukan imunisasi atau vaksinasi massal," ujar Erick Thohir yang juga Menteri BUMN usai pertemuan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Jakarta, Kamis.

Erick Thohir mengatakan jumlah itu masih dalam hitungan estimasi. Pihaknya masih terus dikonsolidasi dengan IDI, PPNI, serta Ikatan Bidan Indonesia.

Baca juga: Erick: Harga vaksin COVID-19 sekitar Rp366.500 - Rp439.800

"Tadi dapat masukan kriteria dokter dan perawat, karena ada macam-macam dokter, ada dokter paru, jantung, dan lain-lain," kata Erick Thohir.

Ia mengatakan data dari IDI dan PPNI penting untuk memastikan tim medis terdepan yang menjadi prioritas.

"Kita minta masukan IDI supaya jangan sampai salah konsolidasi data, termasuk perawat. Kalau nanti bahan baku sudah bisa diproduksi, kita masukan dalam skala prioritas yang menjadi garda terdepan," papar Erick Thohir.

Ia mengatakan tenaga medis itu menjadi kekuatan Indonesia untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi massal pada awal tahun depan atau akhir tahun 2020.

Baca juga: Peneliti Indef perkirakan pemerintah butuh Rp75 triliun untuk vaksin

Dalam kesempatan itu Erick Thohir juga mengatakan vaksinasi dilakukan dengan dua skema yakni melalui bantuan pemerintah dan vaksin secara mandiri.

"Tapi bukan berarti yang bayar didahulukan dari yang gratis, bukan. Nanti ada sinkronisasi jadwal data, jadi bukan juga diputarbalikkan seakan-akan pemerintah cari uang, tapi pemerintah punya gratis," ucap Erick.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan komite dalam melaksanakan vaksinasi.

"Pada saatnya penyuntikan vaksin di lapangan kami akan koordinasi sampai tingkat kabupaten bahkan kecamatan," ucapnya.

Baca juga: Erick berharap anggota Kadin laksanakan vaksin COVID-19 mandiri