Kementerian Sosial mendapatkan pagu anggaran Rp92,817 triliun pada tahun 2021 atau naik 49,65 persen dari pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp62,024 triliun."Paling besar dibelanja bansos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat yaitu Rp30,409 triliun,"...
"Dari pagu indikatif Rp62 triliun mengalami beberapa kali perubahan, sekarang menjadi Rp92 triliun," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Dari pagu anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk program prioritas nasional yaitu mencapai 83,78 persen atau sebesar Rp77,764 triliun.
"Paling besar dibelanja bansos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat yaitu Rp30,409 triliun," ujar Mensos.
Baca juga: Kemensos siapkan 92 persen pagu anggaran Rp92,82 triliun untuk bansos
Baca juga: Mensos perintahkan pengawasan ekstra ketat anggaran
Sedangkan 15 persen atau Rp15,053 triliun dialokasikan untuk program non prioritas nasonal, Rp1,811 triliun untuk dukungan manajemen dan Rp91,005 triliun untuk program perlindungan sosial.
Pada 2021, Kemensos juga akan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berbasis 60 persen penduduk berstatus ekonomi terendah atau naik dari sebelumnya 40 persen dengan anggaran Rp1,35 triliun.
Dirincikan distribusi pagu anggaran untuk masing-masing unit kerja sesuai surat Mensos di Kemensos yaitu Sekretariat Jenderal sebesar Rp2,159 triliun, Inspektorat Jenderal Rp43 miliar, Ditjen Pemberdayaan Sosial Rp456 miliar.
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp30,993 triliun, Ditjen Penanganan Fakir Miskin Rp57,256 triliun dan Badiklit Pensos Rp391 miliar.
Baca juga: Anggaran Program Sembako naik Rp43,6 triliun atasi dampak COVID-19
Baca juga: Komisi VIII DPR RI setujui pagu indikatif Kemensos Rp62,024 triliun
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020
