Apindo nilai tidak tepat bahas pembentukan Dewan Moneter saat ini

3 September 2020 16:41 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kiri), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah, bertumpu tangan bersama sebelum memberikan keterangan pers tentang hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (30/7/2019). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc

Yang jelas menurut saya, kita kan sedang mengalami kesulitan ekonomi. Sebaiknya jangan dikejutkan dan diganggu dengan hal-hal yang sebenarnya masih perlu dipertanyakan urgensinya

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menilai rencana pembentukan Dewan Moneter belum tepat saat ini karena persoalan penting dihadapi saat ini adalah mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemik COVID-19.

"Yang jelas menurut saya, kita kan sedang mengalami kesulitan ekonomi. Sebaiknya jangan dikejutkan dan diganggu dengan hal-hal yang sebenarnya masih perlu dipertanyakan urgensinya," kata Iwantono di Jakarta, Kamis, mengenai rencana pembentukan Dewan Moneter yang terdapat dalam draf revisi ketiga UU Bank Indonesia.

Iwantono belum mengetahui secara pasti arah dari rencana pembentukan Dewan Moneter ini.

Iwantono khawatir, wacana tersebut akan mengganggu kinerja pihak-pihak yang sekarang ini masih berupaya mengatasi soal ekonomi akibat pandemik COVID-19. "Apakah memang saat ini tepat untuk melakukan perombakan semacam itu," katanya.

Ia mengatakan, persoalan mendesak adalah pemulihan ekonomi, yaitu bagaimana Indonesia keluar dari situasi resesi.

Iwantono mengatakan, saat ini pengusaha dan masyarakat sangat sulit untuk bertahan dari situasi ekonomi, apalagi untuk pemulihan. Ia juga mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif lagi pada kuartal ketiga.

Untuk itu, ia meminta pemerintah jangan membuat orang tidak nyaman untuk bekerja.

"Kedua segera selesaikan realisasi APBN dan stimulus ekonomi yang penyerapan masih rendah," katanya. Jika hal itu terlambat dilakukan, Iwantono khawatir kondisi semakin sulit bangkit.

Ia mengatakan, sebenarnya langkah pemerintah terakhir sudah bagus seperti bantuan presiden produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta per pengusaha.

Selain itu bantuan langsung tunai untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta diberikan Rp 2,4 juta per pekerja, penurunan tarif listrik, serta pulsa gratis untuk pelajar dan mahasiswa. "Program ini penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat," katanya.

Baca juga: Faisal Basri: Pembentukan Dewan Moneter bertentangan dengan UUD 1945

Baca juga: Wacana bentuk Dewan Moneter muncul di revisi ke-3 UU BI, ini detailnya