Badan Restorasi Gambut (BRG) menggandeng PP Muhammadiyah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, terutama kaum perempuan, dalam menjaga lingkungan gambut.ini diharapkan bisa meningkatkan kepedulian perempuan dalam menjaga lingkungan gambut
Kepala Pokja Edukasi dan Sosialisasi BRG, Suwignya Utama menyatakan kerja sama BRG dengan PP Muhammadiyah diharapkan bisa membawa perubahan pola pikir masyarakat.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, dia menyebutkan kerja sama yang akan dilakukan di 39 desa itu diharapkan juga menghasilkan para mubaligh yang peduli gambut, sosialisasi restorasi gambut, dan peningkatan pendampingan jaringan tani Muhammadiyah serta sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).
Baca juga: BRG targetkan restorasi 39.239 hektare lahan gambut di Papua
Baca juga: BRG kembangkan solusi buka lahan gambut tanpa membakar
"Kolaborasi ini diharapkan bisa meningkatkan kepedulian perempuan untuk menjadi yang terdepan dalam menjaga lingkungan gambut," katanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan lahan gambut merupakan amanah Allah, untuk itu perlu dirawat sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di dunia.
"Oleh karena itu ketika menyelamatkan lahan gambut, lingkungan kita saat ini, perlu mengubah pola pikir sikap dan tindakan kita, secara pribadi maupun kolektif, untuk menyelamatkan alam dengan berbagai langkah pembaharuan," ucap Haedar, saat kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Gambut untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah wilayah Kalimantan.
Baca juga: BRG lakukan restorasi gambut melalui revitalisasi ekonomi warga
Baca juga: Walhi Sumsel minta Satgas Karhutla pembasahan daerah rawan
Haedar menyarankan untuk menjaga gambut demi generasi mendatang perlu melakukan tiga pendekatan, yaitu, reformasi kebijakan negara, tanggung jawab para pemegang izin untuk tidak merusak alam, dan partisipasi warga bangsa untuk mitigasi dan penyelamatan lahan gambut.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini menambahkan, para perempuan Aisyiyah di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua kerap menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan lahan gambut.
Baca juga: Enam hektare lahan gambut di Aceh Barat terbakar
"Keluhan ibu-ibu Aisyiyah di Kalteng, mereka hanya bisa melihat kerusakan lingkungan di daerah mereka. Bahkan tanah warga adat tidak dapat dimanfaatkan lagi," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, Myrna. A. Safitri, mengatakan perbaikan lahan harus disertai dengan revitalisasi mata pencaharian masyarakat di sekitar gambut. Langkah ini diperlukan untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap lahannya.
"Bagaimana mau menjaga lingkungan jika tidak mendapat apa-apa dari lingkungan itu," ucap dia.
Baca juga: BRG: 590 Desa Peduli Gambut terbentuk hingga Juli 2020
Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
