Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menginginkan agar pemerintah mulai dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta lembaga terkait dapat betul-betul memperhatikan kinerja semua smelter di sektor pertambangan nasional.Pemerintah harus tegas menyikapi masalah ini. Gunakan aturan hukum yang berlaku. Jangan terlalu banyak pemakluman menghadapi perusahaan-perusahaan tambang,
"Perhatikan kinerja semua smelter tambang, mulai dari smelter timah hingga tembaga," kata Mulyanto dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Menurut Mulyanto, kalau Pemerintah serius dengan program hilirisasi hasil tambang, semestinya yang diawasi tidak saja kinerja smelter nikel tapi juga smelter untuk komoditas tembaga.
Smelter adalah fasilitas untuk memurnikan hasil tambang dari berupa bijih logam menjadi logam. Dengan permurnian ini, maka Indonesia tidak lagi mengekspor bijih tambang atau konsentrat tembaga, namun hasil produk hilirisasinya yang bernilai tambah lebih tinggi.
Harapannya dengan menggunakan fasilitas smelter dalam jangka panjang tersebut, maka neraca transaksi perdagangan ke depannya akan lebih positif.
"Pemerintah perlu ekstra kerja keras di tengah pandemi COVID-19 ini, agar kinerja smelter dapat berjalan sesuai target, sebab masih banyak masalah yang dipertanyakan publik terkait kinerja smelter ini," ujar Mulyanto.
Mulyanto berpendapat, secara konsepsional program hilirisasi produk tambang melalui smelter ini akan memunculkan efek berlapis bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Efek berlapis tersebut, lanjutnya, adalah seperti diperolehnya produk turunan logam lain misalnya kabel dan asam sulfat, tumbuhnya usaha rantai pasok, tumbuhnya industri terkait di hilir, terbukanya lapangan kerja baru, serta peningkatan keterampilan SDM dan alih teknologi dalam negeri.
Mulyanto menyayangkan bahwa progres pembangunan smelter tembaga seperti jalan di tempat. Sampai dengan bulan Juli 2020, pembangunan smelter baru PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik baru mencapai 5,86 persen dari target yang seharusnya 10,5 persen.
Bila tidak tercapai, lanjutnya, maka ia berpendapat agar sanksinya adalah penghentian sementara persetujuan ekspor konsentrat mereka, serta membayar denda administratif.
"Pemerintah harus tegas menyikapi masalah ini. Gunakan aturan hukum yang berlaku. Jangan terlalu banyak pemakluman menghadapi perusahaan-perusahaan tambang," kata Mulyanto.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif, meminta proyek strategis pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur dapat dipercepat penyelesaiannya agar segera memberi manfaat nyata bagi bangsa Indonesia.
"Saya berharap proyek smelter PT Freeport ini bisa segera selesai, kita akan terus mendorong ini karena jika ini selesai kita tinggal mendorong industri hilirnya supaya bisa berkembang," ujarnya.
Pembangunan smelter PT Freeport ini dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun dan direncanakan selesai pada akhir 2023 mendatang. Investasi dari proyek ini adalah senilai tiga miliar dolar AS.
Baca juga: Pemerintah perlu lebih dorong manfaat "smelter" untuk masyarakat
Baca juga: Menteri ESDM: Saya harap smelter Freeport segera selesai
Baca juga: Kemenperin genjot peran industri smelter nikel
Baca juga: Luhut harap smelter bauksit di Bintan produksi awal 2021
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020
