KPK ingatkan calon kepala daerah dari PDIP jauhi tindakan korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengingatkan kepada para calon kepala daerah dari PDI Perjuangan ketika terpilih nanti untuk menjauhi tindakan tercela, seperti korupsi.

"Kami harap anda semua menjadi pemimpin yang amanah, benar-benar bekerja untuk masyarakat, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela utamanya perbuatan korupsi," kata Alexander Marwata saat menjadi narasumber dalam Sekolah Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan gelombang III yang digelar secara virtual, di Jakarta, Selasa.

Pada acara tersebut, hadir juga Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama 212 peserta dengan rincian 28 kader dan 184 non-kader.

Alexander menyampaikan ada kata kunci yang mudah diingat para calon kepala daerah PDIP ketika terpilih sebagai kepala daerah. Ia menyebutnya sebagai "4 No", yakni "No Bribery" atau tidak boleh menyuap atau menerima suap.

Baca juga: KPK akan minta pakta integritas dari seluruh peserta pilkada serentak

Kedua adalah "No Kickback" atau tidak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya.

Ketiga adalah "No Gift" atau tidak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun.

Keempat adalah "No Luxurious Hospitality" atau tidak boleh menjamu atau menerima jamuan sebagai tamu yang berlebihan.

"Jika anda ikuti '4 No' ini, saya yakin anda akan aman selama menjabat, tidak perlu khawatir dan takut membuat keputusan," kata Alexander seperti dikutip dalam siaran persnya.

Dia mengingatkan, hasil riset KPK menemukan bahwa ada sejumlah harapan terbesar masyarakat bagi pemimpinnya di daerah, yakni kepala daerah memegang janji ketika kampanye; kepala daerah berani melaporkan dugaan tipikor; tidak mau menerima suap; melaporkan gratifikasi; mengumumkan harta kekayaan; menyuarakan gerakan antikorupsi melalui media; dan melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

Baca juga: Ketua KPK: Pilkada harus bebas politik uang

"Anda semua diharapkan jadi 'role model', teladan bagi masyarakat dan aparat di mana anda memimpin," ujar Alexander.

Selain itu, di dalam makalahnya, Alexander menyampaikan rincian hasil kajian terhadap kasus korupsi melibatkan kepala daerah serta caleg partai.

Dari kajian KPK, ada tiga hal yang menyebabkan perilaku koruptif selama ini, yakni terkait biaya politik/mahar, pembiayaan negara yang rendah, dan remunerasi kepala daerah masih rendah.

Alexander juga bicara soal titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang selama ini menjerat kepala daerah, yakni saat perencanaan APBD, kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan proses perizinan khususnya untuk daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah.

Dia juga menyorot titik rawan dalam kondisi pandemi COVID-19, yaitu penunjukan langsung pengadaan barang swakelola, manajemen sumbangan dari masyarakat (filantropis) yang rawan dimanfaatkan untuk modus pembiayaan dobel.

Baca juga: KPK: Netralitas ASN di pilkada penting antisipasi birokrasi korup

Kemudian, anggaran bantuan sosial (bansos) yang sengaja dimaksimalkan demi kepentingan kampanye Pilkada serentak 2020.

"Ini rawan penyimpangan jika penyaluran disusupi kepentingan calon kepala daerah," kata Alexander.

Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pimpinan KPK mengajar di sekolah partai adalah komitmen partainya untuk memastikan para calon kepala daerah yang diusung, walaupun non-kader partai, hadir untuk melaksanakan pemerintahan untuk rakyat ketika terpilih.

"Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah konstitusi, perintah undang-undang," kata Hasto.

Hal itupun sejalan dengan amanat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang lalu diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.

Pada 1955, atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan.

Baca juga: KPK ingatkan calon kepala daerah tidak gunakan anggaran negara

"Ibu Megawati sudah mengingatkan kita semua, bahwa dengan sejarah begitu, kalau kita mempunyai nurani, kita harus bertanya apa niatan kita untuk menjadi baik bupati, walikota, gubernur? Apakah hanya untuk mengikuti nafsu-nafsu yang namanya keserakahan? Hanya untuk mencari kekuasaan? Hanya untuk mencari uang? Mari kita merefleksikannya," ucap Hasto mengutip pernyataan Megawati.

Hasto pun berharap para calon kepala daerah PDIP tidak main-main dengan amanah partai dan rakyat.

"Kita tidak boleh berpikir sempit, hanya terpikir untuk kepentingan diri sendiri," tuturnya.