Hal itu dikemukakan Haris pada webinar yang mengusung tema "Global Warming & COVID-19" yang digelar Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), Rabu.
Menurut dia, hasil pantauan BRG diketahui provinsi yang riskan mengalami kebakaran hutan dan lahan diantaranya Kalimantan Barat, Riau dan Jambi karena tanah gambut di wilayah itu kering.
Karena itu, upaya pencegahan dengan pembasahan lahan, namun pemanasan global yang mempengaruhi musim kemarau yang cenderung lebih lama dari kondisi normal.
Baca juga: BRG kembangkan solusi buka lahan gambut tanpa membakar
Baca juga: BRG terus perkuat ekonomi warga sekitar, cegah kebakaran lahan
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, restorasi hutan dan lahan gambut terus dilakukan untuk mengeliminasi kebakaran di lapangan.
Khusus capaian restorasi gambut 2016 - 2019 berdasarkan data BRG telah terbangun 23.015 unit Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG).
Sedang luas wilayah non-konsensi terintervensi mencapai 782.301 hektare (ha) dan 442.656 ha lahan konsensi yang tersebar di tujuh provinsi di Indonesia.
Luas demplot revegetasi mencapai 1.113 ha dan terbentuk 532 Desa Peduli Gambut (DPG) dengan revitalisasi mata pencaharian masyarakat terdistribusi sebanyak 933 paket.
"Selain itu, 28 KHG (kesatuan hidrologis gambut) terinventarisasi dengan metode sesuai Permen LHK 14/2017. Juga 28 KHG telah diusulkan zonasi fungsi Lindung dan Budaya," kata Haris.
Selain Haris yang menjadi narasumber pada webinar itu, juga pengajar LPDS Warief Djajanto Basorie turut memberikan teknik peliputan terkait dampak pemanasan global dan COVID-19 di lapangan.
Menurut dia, kedua persoalan itu sama pentingnya untuk memberikan informasi dan pencerahan pada masyarakat agar dampaknya dapat ditekan.
Peserta webinar terdiri dari para jurnalis, pemerhati lingkungan dan masyarakat umum dari Sumatera hingga Papua.*
Baca juga: Enam hektare lahan gambut di Aceh Barat terbakar
Baca juga: BRG: 590 Desa Peduli Gambut terbentuk hingga Juli 2020
Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
