Unhan serukan budaya damai dalam Pilkada 2020

Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia Laksamana Madya TNI Dr Amarulla Octavian menyerukan budaya damai dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19.

Octavian dalam webinar Hari Perdamaian Internasional secara daring, di Jakarta, Senin, mengatakan pilkada menjadi isu yang rentan karena pengalaman munculnya konflik pada masa lalu, baik di antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemangku kepentingan.

"Terlebih pilkada kali ini terjadi di tengah pandemi COVID-19. Potensi itu terlebih terkait politisasi penanganan dampak COVID-19. Dampaknya seringkali lintas sektoral dan merugikan banyak pihak," kata Octavian dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Wakapolri : Mari wujudkan pilkada aman, damai dan sejuk

Webinar itu mengidentifikasi, menganalisa potensi konflik, dan resolusi konflik pada saat pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Pembicaranya antara lain mahasiswa program doktor Unhan yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, anggota Bawaslu Mochammad Afifudin, dan peneliti LIPI Dr Adriana Elisabeth.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pilkada serentak penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat harus memahami betul batasan menyeluruh, sehingga pilkada bisa dilaksanakan dengan baik dan pada saat yang sama menjaga kesehatan bersama.

"Kita mencatat sejauh ini sudah ada 51 calon kepala daerah yang sudah mendapat sanksi teguran. Bahkan sudah disiapkan sanksi pembatalan calon jika melakukan pelanggaran lebih jauh," kata Octavian.

Pada perayaan Hari Perdamain Dunia tahun ini, kata dia, PBB sudah memunculkan tema "shaping peace together".

Baca juga: Akademisi: Pendekatan sosiologi konflik penting dalam pilkada

Tema itu berfokus pada pentingnya kerja bersama, bahu membahu, menciptakan perdamaian di tengah pandemi, dan bersama menekan serta melawan penyebaran pandemi COVID-19, sehingga seluruh aktivitas dunia bisa dilaksanakan, termasuk pilkada.

"Di satu sisi kita ingin menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan, yang sebenarnya mudah dilakukan dengan tinggal di rumah dan tak memilih. Tetapi jika kita tak memilih, bisa berdampak ke negara hingga kita sendiri. Di sinilah arti pentingnya diskusi ini sehingga kita dapat memberikan usulan ke pemerintah," kata mantan Komandan Seskoal ini.

Octavian menyebutkan, salah satu usulan adalah pilkada elektronik yang sudah dilakukan oleh banyak negara dan seharusnya hal ini dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia.

"Agar kita memaknai pentingnya #UnhanWorldPeaceDay, saya mengutip pernyataan Founder sekaligus Presiden Pertama kita Ir Soekarno, di mana beliau berpesan 'pemilu jangan menjadi pertempuran perjuangan kepartaian yang dapat memecah persatuan rakyat Indonesia'. Semoga kita dapat menciptakan perdamaian dan menciptakan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia," tuturnya.

Baca juga: MPR: Pilkada jangan sebarkan kebencian

Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan Laksamana Muda TNI Dr Siswo Hadi Sumantri membacakan ikrar perdamaian dalam Hari Perdamaian Dunia.

"World Peace Day diperingati dalam suasana di tengah pandemi COVID-19 sebagai bencana global yang merenggut jutaan nyawa. COVID-19 menjadi musuh bersama masyarakat dunia. Kita perlu bersatu padu menghadapi pandemi. Sebarkan kasih sayang, perdamaian, solidaritas, dan tolak diskriminasi dan kebencian," ujarnya.

Sekprodi Damai dan Resolusi Konflik (DRK) Unhan Kolonel Laut Dr Agus Adriyanto mengatakan perdamaian adalah hak segala bangsa.

Oleh karena itu, sebagai agen sosial setiap orang mulai membangun perdamaian mulai dari lingkungan sosial sendiri.

"Dari lingkungan keluarga, suku, agama, ras, bangsa, negara, dan umat manusia. Dengan memperjuangkan perdamaian akan menghasilkan senyum, tawa perdamaian bagi anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, masyarakat, dan umat manusia," kata Agus.

Baca juga: Megawati usulkan kurikulum Unhan sertakan kunjungan ke daerah

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai deklarasi perdamaian yang disampaikan Unhan sangat relevan dan wajib disosialisasikan.

"Deklarasi itu mengungkapkan komitmen untuk membangun budaya damai, budaya antikekerasan dan antidiskriminasi serta kesiapsediaan Indonesia untuk secara aktif melibatkan diri dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia," ujar Hasto.