Produktivitas tangkapan yang diperoleh nelayan di berbagai daerah bisa naik bila dibantu dengan pelatihan guna mengenali dan memahami cuaca seperti dapat melalui sekolah lapang cuaca oleh BMKG.Jumlah petani dan nelayan yang mendapatkan pelatihan sangat terbatas, padahal mereka sangat membutuhkan
"Dengan sekolah lapang cuaca ini nelayan mendapat informasi dari BMKG dimana potensi kumpulan ikan di laut setiap hari. Jadi mereka sudah bukan mencari ikan lagi, tapi langsung ke lokasi penangkapan ikan," kata Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dalam rilis di Jakarta, Selasa.
Sigit menilai program sekolah lapang cuaca untuk para nelayan sudah berjalan sangat bagus karena memberi pengetahuan kepada nelayan kapan dan ke mana mereka mesti melaut dan menangkap ikan.
Baca juga: SLN, sarana BMKG tingkatkan tingkatkan pemahaman cuaca nelayan
Baca juga: Pandemi, KKP pastikan cold storage mampu tampung hasil nelayan
Namun, menurut dia, alokasi anggaran yang disiapkan BMKG untuk sekolah lapang cuaca khususnya untuk nelayan masih sangat jauh dari kebutuhan.
"Jumlah nelayan yang ada di Indonesia mencapai 2,265 juta orang di mana 80 persen diantaranya adalah nelayan berskala kecil. Sementara yang dialokasikan pada RAPBN 2021 untuk 3800 nelayan di 38 lokasi dengan anggaran sebesar Rp4,75 miliar," paparnya.
Sedangkan untuk program sekolah lapang iklim yang ditujukan untuk para petani pada RAPBN 2021, lanjutnya, dianggarkan sebesar Rp5,96 miliar untuk 2100 petani di 42 lokasi.
Baca juga: Harga hasil laut anjlok, PPNI galang donasi penuhi kebutuhan nelayan
Baca juga: KKP gandeng BUMN Perinus-Perindo serap hasil perikanan
Ia menilai bahwa anggaran yang disiapkan BMKG untuk petani dan nelayan ini masih sangat kecil.
"Jumlah petani dan nelayan yang mendapat pelatihan juga sangat terbatas, padahal mereka sangat membutuhkan tambahan wawasan terkait iklim dan cuaca agar bisa memaksimalkan usaha mereka," ujarnya.
Ia menuturkan, di saat pandemi nelayan merupakan kelompok yang sangat rentan terdampak dari sektor perekonomian. Berdasarkan data BPS tahun 2017, nelayan menyumbang angka kemiskinan nasional sebesar 25 persen.
Sebelumnya, KKP menyatakan telah mendorong program kegiatan pemberdayaan nelayan dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan nelayan.
"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi, inovasi, keterampilan, kompetensi dan manajemen usaha penangkapan ikan," kata Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.
Selain itu, ujar dia, program pemberdayaan nelayan juga untuk membuka wawasan nelayan tentang alternatif penjualan hasil tangkapan atau produk perikanan bernilai tambah.
"Seperti yang kita ketahui sekarang akibat pandemi global COVID-19, nelayan kecil menjadi komunitas yang paling terdampak," katanya.
Ia mengemukakan bahwa dampak yang paling dirasakan adalah harga ikan yang turun drastis, meskipun hasil tangkapan stabil.
Salah satu contoh program pemberdayaan nelayan telah dilakukan antara lain di Cirebon, 14-15 September 2020. Dalam acara ini para nelayan dan para wanita nelayan diberikan sosialisasi, bimtek dan gerai fasilitasi, yang diantaranya memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan melalui apartemen ikan, atraktor cumi, rumpon portabel, pembuatan pancing senggol dan modifikasi alat tangkap jaring gillnet menjadi jaring rampus.
Baca juga: BMKG : Info iklim-cuaca tingkatkan panen 30 persen
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
