Pemerintah mempererat sinergi dengan para akademisi salah satunya dari Universitas Indonesia (UI) dan para ahli kedokteran untuk mendapatkan kajian dan rekomendasi dalam menangani penyebaran COVID-19 di Tanah Air.Tenaga medis dan tenaga kesehatan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mendorong pertemuan rutin dengan UI dan mengharapkan masukan guna percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Sebelumnya, para peneliti dan akademisi UI menyampaikan kajian dan rekomendasi untuk mengendalikan pergerakan masyarakat dan meningkatkan perilaku menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).
Peneliti dan akademisi dalam Tim Sinergi Mahadata Tanggap COVID-19 itu mengatakan peningkatan kasus COVID-19 berkaitan dengan pergerakan masyarakat yang tinggi. Kemudian, data yang menjadi dasar pengambil kebijakan bervariasi, belum terkoneksi, terintegrasi, dan tersinkronisasi sehingga belum mewakili kondisi yang sesungguhnya.
Selain itu, tim tersebut juga mengangkat isu 3M dan tes-lacak-isolasi (TLI) yang belum konsisten, peningkatan kasus COVID-19 berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi (ketahanan pangan dan ketenagakerjaan), dan desain kebijakan produk hukum pusat dan daerah belum sinergis.
Rekomendasi yang diberikan oleh tim diantaranya meningkatkan perilaku di rumah saja dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan 3M, serta membatasi aktivitas masyarakat dan pergerakan ke luar kota.
Selain itu, diperlukan juga pembangunan sistem informasi data dan pusat data yang terkoneksi, terintegrasi dan tersinkronisasi, mengefektifkan TLI, akselerasi efektivitas penyaluran stimulus fiskal dan perlindungan sosial.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) awal pekan ini. Dalam pertemuannya dengan Menko Airlangga, tim dari IDI yang dipimpin dr M Adib Khumaidi berharap kebijakan pemerintah harus seimbang antara pendekatan ekonomi dan kesehatan karena jika ada salah satu yang dikorbankan akan berdampak bagi kemaslahatan seluruh rakyat.
"Tenaga medis dan tenaga kesehatan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah karena berkurangnya satu tenaga medis atau tenaga kesehatan akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang saat ini dibutuhkan oleh negara," kata Adib.
Ia juga menambahkan bahwa IDI siap memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah untuk mempercepat penanggulangan COVID di Indonesia.
Menyikapi hal itu, Menko Airlangga menyatakan perlindungan dan keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan hal krusial dijamin oleh negara.
Pemerintah akan mengupayakan pemeriksaan kesehatan rutin untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sedang memberikan layanan kesehatan dalam penanganan COVID-19.
Pemerintah dan IDI juga sepakat perlu kesadaran dan kedisiplinan tinggi dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kampanye 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan menggencarkan operasi yustisi agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
Baca juga: Pemerintah tambah ruang isolasi tampung 14 ribu pasien COVID-19
Baca juga: Menko Airlangga: 30 juta dosis vaksin diterima pada kuartal IV-2020
Baca juga: Menko Airlangga: Realisasi PEN UMKM 91,4 persen, kesehatan 31,6 persen
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
