"Kalau pemerintah pusat mau membangun pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan umum dengan jaringan internet, saya pikir ini berlaku Jakarta saja. Kalau di Papua, paling 5-6 tahun baru bisa," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yalimo Nahor Nekwek saat dihubungi dari Kabupaten Jayawijaya, Rabu.
Nahor mengatakan program kementerian untuk menunjang proses belajar mengajar itu kemungkinan bisa diterapkan di wilayah Indonesia bagian lain, tetapi tidak untuk di wilayah Yalimo, termasuk beberapa kabupaten di pegunungan tengah Papua.
Baca juga: Disdik Papua harap siswa tidak terjangkau internet tetap dapat bantuan
Baca juga: Menkominfo sebut akses internet di Papua normal
"Sesungguhnya sistem ini yang berlaku di Indonesia bagian Barat dengan Tengah. Tetapi kalau kami di Timur, harus ada sistem atau cara lain," katanya.
Ia mengharapkan adanya program khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi daerah-daerah yang hingga kini tidak memiliki layanan internet.
"Supaya pemerataan itu dirasakan semua orang, khususnya anak Indonesia yang ada di Papua," katanya.
Berdasarkan pantauan Antara, akses internet untuk delapan kabupaten di pegunungan tengah Papua memang masih menjadi persoalan.
Bahkan Kabupaten Jayawijaya yang merupakan induk dari kabupaten-kabupaten pemekaran itu, atau lebih maju dari kabupaten di pegunungan, sulit mengakses internet dengan baik untuk masyarakat umum.
Hingga kini masyarakat umum, termasuk pelajar belum menikmati layanan program Palapa Ring yang sudah diuji coba Maret 2020.
Baca juga: Akses internet 25 wilayah Papua dan 11 wilayah Papua Barat dibuka
Baca juga: 25 kabupaten di Papua sudah bisa akses internet
Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
