PUPR tawarkan proyek tol Gilimanuk-Mengwi Bali senilai Rp19,36 triliun

30 September 2020 10:55 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kanan) didampingi Gubernur Bali Wayan Koster (kanan) mengamati rencana pembangunan Tol Denpasar-Gilimanuk di kawasan Mengwi, Badung, Bali, Kamis (6/8/2020). Tol sepanjang 95 kilometer yang menghubungkan kawasan Mengwi dengan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana tersebut rencananya akan mulai dikerjakan dalam tiga tahapan mulai bulan Maret tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada awal tahun 2024. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

Salah satu tantangan dalam pembangunan adalah terbatasnya anggaran untuk penyediaan infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menawarkan proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi, Bali dengan nilai investasi Rp19,36 triliun secara virtual kepada para investor.

"Pada hari ini, terdapat dua proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU yang akan ditawarkan, yaitu Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, dengan nilai investasi Rp19,36 triliun dan penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa, dengan nilai investasi Rp2,36 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang disampaikan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto dalam acara market sounding daring di Jakarta, Rabu.

Menurut Menteri Basuki, kegiatan Market Sounding ini merupakan forum bagi Pemerintah untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh mengenai proyek KPBU.

"Selain itu juga untuk menjaring masukan, tanggapan dan minat dari Bapak/Ibu hadirin sekalian atas proyek KPBU yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau Government Contracting Agency," katanya dalam sambutan yang disampaikan oleh Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto.

Kementerian PUPR akan terus menjalin komunikasi dengan para investor dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan perkembangan terkini mengenai persiapan kedua proyek tersebut hingga tahap Prakualifikasi nanti.

Salah satu tantangan dalam pembangunan adalah terbatasnya anggaran untuk penyediaan infrastruktur. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian PUPR terus mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Melalui skema KPBU akan tercipta daya ungkit/leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Melalui skema ini, Pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan, diantaranya melalui pembiayaan sebagian konstruksi, dukungan kelayakan, serta jaminan pemerintah pada proyek KPBU yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dan menjadi prioritas yang akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Baca juga: Gubernur Bali: investor swasta tertarik bangun tol Denpasar-Gilimanuk
Baca juga: Menteri PUPR akan lanjutkan Tol Trans Jawa hingga ke Bali