• Beranda
  • Berita
  • Kemarin, OJK cegah fintech akses SMS sampai pembayaran klaim BPJS

Kemarin, OJK cegah fintech akses SMS sampai pembayaran klaim BPJS

1 Oktober 2020 08:22 WIB
Kemarin, OJK cegah fintech akses SMS sampai pembayaran klaim BPJS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ANTARA/HO-ojk.go.id/pri.
Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Rabu (30/9), mulai dari OJK-operator seluler berkoordinasi cegah fintech lending akses SMS hingga Luhut minta BPJS percepat pembayaran klaim perawatan pasien COVID-19.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

1. OJK-operator seluler berkoordinasi cegah fintech lending akses SMS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang berkoordinasi dengan provider penyelenggara jasa komunikasi untuk memitigasi fintech lending yang melakukan penawaran via SMS.

"Ada beberapa saat ini yang melakukan penawaran melalui SMS, kami sedang menggodok aturan yang baru dan berkoordinasi dengan provider penyelenggara jaringan komunikasi," ujar Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Tris Yulianta dalam konferensi pers virtual di Jakarta.

2. Pemerintah tanggung bea masuk dunia usaha

Pemerintah menanggung bea masuk atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa di sektor industri yang terdampak pandemi COVID-19 melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020.

“Fasilitas BM DTP ini berlaku pada saat PMK diundangkan hingga 31 Desember 2020,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta.

3. Presiden bagikan modal kerja ke pedagang sayur hingga penjual siomay

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada pedagang sayur, pedagang siomay, pedagang kopi, pedagang gorengan, dan para pedagang berskala mikro dan kecil lainnya.

Para pelaku usaha mikro dan kecil itu diundang oleh Presiden Jokowi untuk menerima langsung bantuan modal kerja di halaman tengah Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

4. PUPR tawarkan proyek tol Gilimanuk-Mengwi Bali senilai Rp19,36 triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menawarkan proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi, Bali dengan nilai investasi Rp19,36 triliun secara virtual kepada para investor.

"Pada hari ini, terdapat dua proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU yang akan ditawarkan, yaitu Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, dengan nilai investasi Rp19,36 triliun dan penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa, dengan nilai investasi Rp2,36 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang disampaikan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto dalam acara market sounding daring di Jakarta.

5. Luhut minta BPJS percepat pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta BPJS Kesehatan mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien COVID-19.

"Saya minta BPJS segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan verifikasi data rumah sakit yang klaimnya terkendala agar tidak mempengaruhi cashflow rumah sakit yang merawat pasien COVID-19," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta.

 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020