• Beranda
  • Berita
  • Satgas: Aceh butuh bantuan pemerintah pusat untuk tangani COVID-19

Satgas: Aceh butuh bantuan pemerintah pusat untuk tangani COVID-19

1 Oktober 2020 20:00 WIB
Satgas: Aceh butuh bantuan pemerintah pusat untuk tangani COVID-19
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Selasa (15/9/2020). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman/am.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan Aceh membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk menangani COVID-19 karena jumlah kasusnya meningkat.

"Kenapa menambahkan Aceh? Kami pekan lalu ke Aceh dan bertemu dengan plt gubernur serta masyarakat adat Aceh, kami mendapatkan laporan bahwa di sana memerlukan bantuan karena kasusnya meningkat," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Baca juga: Satgas: Perawatan COVID-19 di RS swasta tertentu tidak ditanggung

Baca juga: Satgas COVID-19 : Tidak ada orang yang kebal corona


Sebelumnya pemerintah hanya menetapkan 9 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali menjadi provinsi prioritas yang ditangani Menteri Koordinator Bidang Maritin dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Namun, pemerintah menambah Banten dalam provinsi prioritas dan selanjutnya Aceh.

"Kasusnya meningkat ini berdasarkan laboratorium PCR yang mereka miliki dari 3 Litbangkes, Labkesda dan RS Zainul Abidin, terjadilah deteksi peningkatan kasus. Mereka merasa perlu bantuan dari pemerintah pusat, khususnya satgas agar laboratoriumnya bisa ditambah," tambah Wiku.

Pada hari ini, berdasarkan data ada penambahan 112 kasus baru, sehingga jumlah total kasus di Aceh 4.666 dengan jumlah yang sembuh 2.487 kasus dan meninggal 179 orang.

"Khususnya laboratorium PCR di beberapa tempat tertentu, misalnya di Aceh Utara, Aceh Tengah dan Aceh Selatan. Dengan melakukan penambahan laboratorium PCR otomatis nanti bisa jadi terdeteksi kasus lebih banyak," ungkap Wiku.

Penambahan kasus itu, menurut Wiku, karena mobilitasi penduduk yang tinggi.

Baca juga: Jubir Satgas sebut minim informasi tentang pemda lakukan pelacakan

Baca juga: Satgas: Implementasikan WFH pekerja dengan komorbid dilarang ke kantor


"Penduduk dari luar Aceh juga datang ke Aceh, maka pembatasan mobilitas penduduk itu sangat penting dalam pengendalian COVID-19 ini. Jadi, tidak ada niat sedikit pun, termasuk dari pemerintah daerah untuk menutupi data, sama sekali tidak," kata Wiku.

Dengan kondisi tersebut, akhirnya pemerintah pusat mengetahui kendala Aceh termasuk kebutuhan ICU dan ruang isolasi karena kasusnya meningkat. "Kami melihat sendiri ternyata masyarakatnya juga masih banyak yang belum menjalankan protokol kesehatan, sehingga kasusnya meningkat. Untuk itu kami juga akan memberikan bantuan masker," tambah Wiku.

Wiku mengaku Satgas ikut menggerakkan ekonomi masyarakat Aceh dengan memberikan bahan masker agar masyarakat Aceh bisa membuat masker kain sendiri.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020