Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya menyatakan kementeriannya mengapresiasi pihak yang menggagas gerakan ekonomi sirkular di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).Pemerintah menghargai setinggi-tingginya siapa saja yang menggerakkan sebanyak mungkin orang untuk mengurai sampah menjadi salah satu mata rantai dari konsep ekonomi sirkulasi
"KLHK mengucapkan terima kasih, khususnya untuk PT Tirta Fresindo Jaya yang tidak hanya berproduksi dengan menggunakan bahan plastik, namun juga berinovasi memperlihatkan rasa tanggung jawabnya dengan beragam inisiatif, khususnya tentang pengelolaan serta pemanfaatan sampah plastik," katanya dalam video singkat yang diputar saat acara Gerakan Ekonomi Sirkulasi di Pulau Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Rabu.
Dalam video singkat berdurasi sekitar lima menit itu Menteri LHK menyatakan bahwa pemerintah mendukung penuh partisipasi para penggagas konversi sampah menjadi material yang memiliki manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungannya.
Pemerintah, kata dia, menghargai setinggi-tingginya siapa saja yang menggerakkan sebanyak mungkin orang untuk mengurai sampah menjadi salah satu mata rantai dari konsep ekonomi sirkulasi.
"Pemerintah akan selalu mendukung semua pihak penyelenggara ekonomi sirkulasi dari sampah ini, terutama sampah plastik, yang sering dituding sebagai material pencemar lingkungan," kata Siti Nurbaya.
Sementara itu Dirjen Pengolahan Sampah Limbah dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam sambutan secara daring mengatakan bahwa urusan sampah plastik bukan hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi juga butuh sinergi semua pihak.
Apalagi, kata dia, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sendiri juga sudah menargetkan pada tahun 2025 nanti kawasan wisata premium Labuan Bajo akan bebas dari sampah.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) pengelolaan sampah dalam bentuk kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada).
"Oleh karena itu menjadi poin penting tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, pengusaha juga saya harapkan untuk membantu mewujudkan hal tersebut (Indonesia Bebas Sampah) menjadi sebuah realita. Bahkan sudah ditekankan juga dalam UU tahun 18 tahun 2008 bahwa semua 'stakeholder' punya peran dan tanggung jawab," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pengolahan sampah itu butuh pengembangan dari hulu ke hilir dan harus dikembangkan secara simultan di mana kebijakan itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah.
KLHK sendiri berharap agar setiap perusahaan yang mengeluarkan produk perusahaan dalam bentuk plastiknya hendaknya kembali untuk didaur ulang, sehingga tidak menimbulkan penumpukan sampah.
"Dan saya tahu Le Mineral sudah menerapkan itu dan sudah berjalan di Pulau Komodo," demikian Rosa Vivien Ratnawati.
Baca juga: Presiden ingatkan konservasi TN Komodo dalam pembangunannya
Baca juga: Gubernur NTT sebut Menteri LHK setuju penutupan sementara Pulau Komodo
Baca juga: Kunjungan ke Pulau Komodo dibatasi hanya 50.000 wisatawan per tahun
Baca juga: BMKG perkuat sistem pemantauan dukung pariwisata Labuan Bajo
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
