Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia melakukan audiensi ke Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Kuala Lumpur dalam rangka penyampaian aspirasi terkait keberlangsungan pendidikan di Malaysia di tengah pandemi COVID-19.Audiensi diharapkan dapat memberikan informasi dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Malaysia
Ketua Umum PPI Malaysia, Muhammad Rajiv Syarif di Kuala Lumput, Rabu menjelaskan rangkaian acara dilakukan secara hibrid di mana peserta hadir secara tatap muka ke KBRI Kuala Lumpur dengan jumlah 19 orang perwakilan PPI Malaysia dan beberapa PPI Cabang Kampus seperti PPI IIUM, PPI UM, PPI UPM, PPI APU, PPI HELP dan PPI UiTM dan peserta lainnya yang terdiri atas para ketua PPI Cabang bergabung melalui platform "zoom meeting" yang telah disediakan oleh PPI Malaysia.
Muhammad Rajiv Syarif sendiri juga bertindak selaku moderator diskusi dengan narasumber Atdikbud KBRI Kuala Lumpur Dr Mukhammad Farid Makruf yang berlangsung pada Selasa (13/10) itu.
Suasana diskusi berlangsung dengan santai dan penuh keakraban di mana penyampaian aspirasi langsung dijawab oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur.
Rangkaian audiensi yang telah berlangsung diharapkan dapat memberikan informasi dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Malaysia, seperti ketersediaan lokasi laboratorium riset, biaya perkuliahan di tengah pandemik dan permasalahan yang dihadapi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Malaysia lainnya.
Diskusi ini juga diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap oleh PPI Malaysia terkait UU Cipta Kerja/Omnibuslaw yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia.
Mewakili Kuasa Usaha Ad Interim, Atdikbud menerima pernyataan sikap tersebut disaksikan oleh semua ketua PPI Kampus yang hadir.
Dalam sambutannya Mukhammad Farid Makruf. menyampaikan daya kritis mahasiswa akan mengalami sedikit demi sedikit perubahan seiring dengan perkembangan pengalaman yang dia dapatkan.
Dia mengatakan semakin banyak tahu akan semakin lambat mengambil keputusan.
Sementara Muhammad Rajiv Syarif menambahkan bahwa dalam FGD (Forum Group Discussion) khusus yang membahas UU Cipta Kerja sejatinya melibatkan para ketua PPI kampus yang terdiri atas para dosen dan mahasiswa yang belajar di Malaysia sehingga rumusan pernyataan sikap dianggap lebih proporsional karena melihat dari banyak sisi.
Ia juga membantah informasi yang menyatakan PPI Malaysia akan melaksanakan demontrasi.
“PPI Malaysia membuka ruang diskusi akademik dengan pelaksanaan FGD dan dipastikan PPIM tidak akan melakukan demonstrasi di Malaysia di tengah kenaikan kasus COVID-19," katanya.
Pada akhir sambutan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur mengingatkan Kembali untuk tetap menjaga kesehatan, mejaga diri dan tetap menjaga jarak.
Baca juga: Atdikbud KBRI KL - PPI UiTM pembicara seminar pendidikan internasional
Baca juga: PPI: Bantu lebih banyak lagi pekerja migran di Malaysia terancam lapar
Baca juga: PPI Malaysia minta presiden menerbitkan Perppu UU KPK
Baca juga: Pelantikan PPI UiTM dirangkai HUT ke-75 RI
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
