• Beranda
  • Berita
  • Siber Bareskrim tetapkan aktivis KAMI jadi tersangka pelanggaran ITE

Siber Bareskrim tetapkan aktivis KAMI jadi tersangka pelanggaran ITE

14 Oktober 2020 16:34 WIB
Siber Bareskrim tetapkan aktivis KAMI jadi tersangka pelanggaran ITE
Koalisi Aksi Milenial Indonesia (KAMI) mengkritisi deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi Jakarta, beberapa hari yang lalu sebagai gerakan politik.  ANTARA/HO-Aspri.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan tiga aktivis sebagai tersangka pelanggaran Undang-undang ITE.

Ketiganya yakni Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menegaskan bahwa ketiganya sudah menjadi tersangka dan ditahan.

"Sudah ditahan. Namanya sudah ditahan, sudah jadi tersangka-lah," kata Brigjen Awi di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presidium KAMI tanggapi penangkapan sejumlah aktivisnya
Baca juga: Kompolnas siap tampung keluhan publik terkait penangkapan pegiat KAMI
Baca juga: Polri klaim penangkapan para pegiat KAMI didasari cukup bukti


Namun Awi belum merinci kasus yang menjerat ketiga aktivis itu.

Rencananya polisi akan merilis secara resmi kasus tersebut pada Kamis (15/10).

Sebelumnya ada delapan aktivis yang ditangkap polisi yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, Khairi Amri, Kingkin Anida, Anton Permana, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Mereka ditangkap di Medan Sumatera Utara, Jakarta, Depok dan Tangsel dalam rentang waktu 9 - 13 Oktober 2020.

Kemudian lima aktivis yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri dan Ketua KAMI Medan Khairi Amri dan eks caleg dari PKS
Kingkin Anida telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka terkait adanya penyebaran hoaks yang memicu unjuk rasa menentang Undang-undang Cipta Kerja.

Para tersangka akan dijerat Pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2014 tentang ITE dan atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Para tersangka juga terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020