Indonesia perlu meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk mencapai keadilan antargenerasi yang menjamin pemenuhan hak hidup dan lingkungan dimiliki generasi mendatang, menurut laporan "Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim" yang disusun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).Indonesia belum menentukan kapan akan mencapai puncak emisi dan nol emisi
"Generasi saat ini harus melakukan perlindungan terhadap keberagaman pilihan atas sumber daya alam atau lingkungan yang dimiliki generasi akan datang," kata Syaharani, salah satu tim penulis laporan WALHI tersebut, dalam diskusi virtual yang dipantau dari Jakarta pada Rabu.
Hal itu penting karena menurut analisis yang dilakukan oleh tim WALHI, Indonesia dapat menghabiskan sisa anggaran karbonnya pada 2027.
Estimasi itu berdasarkan hitungan bahwa Indonesia memiliki jatah 3,5 dari sisa anggaran karbon dunia dalam estimasi anggaran karbon global yang tersisa dari awal 2018 berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) PBB.
Baca juga: Indonesia siapkan rencana kontribusi penurunan emisi
Baca juga: Laporan WALHI: Ada potensi Indonesia habiskan sisa anggaran karbon
Untuk masih bisa menjaga pemanasan suhu bumi di bawah target 1.5 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri terdapat sisa anggaran 420 gigaton gabungan seluruh emisi GRK atau ekuivalen karbon dioksida (GtCO2) untuk mempunyai 66% peluang atau atau 580 GtCO2 untuk 50 persen peluang.
Dengan menerapkan konsep keadilan iklim dimana negara-negara non-Annex, termasuk Indonesia, mempunyai jatah lebih dibandingkan negara-negara maju (Annex I), anggaran karbon tersisa yang adil yang dapat dikeluarkan Indonesia sampai dengan akhir abad ini adalah 14,8 GtCO2 untuk mempunyai 66 persen peluang, atau 20,5 GtCO2 untuk mempunyai 50 persen peluang.
Namun, melihat target penurunan emisi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yaitu 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan kerja sama internasional pada 2030, laporan itu melihat hal itu tidak akan mampu menahan laju pemanasan global hingga 2 derajat Celcius apalagi 1,5 derajat Celcius seperti yang tertuang dalam Perjanjian Paris.
Menurut Syaharani, pertimbangan keadilan antargenerasi penting dalam penyusunan kebijakan iklim karena ada kaitannya dengan menjamin hak hidup dan lingkungan generasi yang akan datang.
Hal itu belum tercermin dalam kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, dengan target NDC masih kurang ambisius.
"Indonesia sampai saat ini belum menentukan kapan akan mencapai puncak emisi dan nol emisi," tegasnya.
Baca juga: Pemerintah kerja keras capai penurunan emisi gas rumah kaca 26 persen
Baca juga: Pemerintah menganggap target penurunan emisi dalam NDC sudah ambisius
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
