Peristiwa konflik memperebutkan lahan kembali terjadi di Pubabu Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan warga dan petugas dari Pemerintah Provinsi NTT.
Tokoh masyarakat Pubabu Besipae Niko Manao, ketika dikonfrimasi dari Kupang, Kamis, membenarkan adanya konflik terkait lahan Pubabu Besipae yang terjadi pada Rabu (14/10) siang.
“Betul ada konflik lagi yang terjadi kemarin sekitar jam 12.00 siang antara warga dan pihak Pemerintah Provinsi NTT,” katanya.
Niko Manao juga membenarkan sebuah video yang beredar di media sosial yang berisi bentrokan fisik antara warga dengan petugas dari Pemerintah Provinsi NTT.
Baca juga: Puluhan warga gelar aksi damai protes penanganan konflik lahan Besipae
Ia mengatakan, bentrokan tidak bisa terhindari saat petugas Satpol-PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT turun untuk melakukan kegiatan di lahan tersebut.
Namun warga menolak dengan alasan bahwa lahan tersebut masih berstatus sengketa sehingga tidak dibenarkan adanya kegiatan di dalamnya sehingga berujung pada perkelahian fisik, katanya.
"Beberapa warga kami perempuan yang terluka. Ada ibu yang dicekik di leher hingga masih ada luka yang membekas," katanya.
Dalam video yang beredar berdurasi 2 menit 36 detik, tampak sejumlah warga perempuan dan petugas dari pemerintah saling beradu mulut.
Baca juga: Puluhan warga Besipae tolak kesepakatan dibuat Pemprov NTT
Sedangkan di sisi lain beberapa warga terlihat sedang berkelahi dengan kaki dan tangan dengan sejumlah petugas serta beberapa orang dari kelompok pemerintah yang mengenakan pakaian sipil.
Seorang perempuan sempat terjatuh setelah ditendang beberapa orang lain dari kelompok pemerintah, sementara seorang warga lain tergeletak dan terlihat tak menyadarkan diri setelah tubuhnya ditarik hingga membuatnya terhempas ke tanah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Marius Jelamu juga membenarkan adanya konflik tersebut namun ia membantah bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah di Pubabu Besipae.
Baca juga: Lahan pertanian warga lima desa di Besipae dipisahkan jadi hak milik
“Pemerintah adalah bapak mamanya rakyat sehingga tidak mungkin menyengsarakan rakyat,” katanya di Kupang, Kamis.
Ia mengatakan dalam seluruh kebijakan pembangunan, pemerintah berusaha agar kerja sama antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik.
Sebelumnya, konflik memperebutkan lahan antara Pemerintah Provinsi NTT dan warga Pubabu Besipae juga terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2020 lalu.
Baca juga: Pemprov NTT sediakan bibit dan pupuk untuk warga Besipae
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
