Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan sektor perumahan memiliki dampak sangat besar bagi perekonomian.Dari aspek kelayakan di mana 41,7 persen masyarakat atau rumah tangga menempati hunian yang hanya memiliki satu aspek kelayakan dan sebagian di antaranya bahkan menempati pemukiman yang kumuh
"Pengeluaran rumah tangga dari sektor ini akan bisa menambahkan peningkatan PDB sebesar 0,6 hingga 1,4 persen dan bisa menyerap tenaga kerja di sektor perumahan sebanyak 4,23 juta orang. Artinya setiap pembiayaan yang dilakukan pada sektor perumahan memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian," ujar Sri Mulyani dalam pembukaan Property Fiesta Virtual Expo 2020 di Jakarta, Kamis.
Menurut Menkeu, sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang penting dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, serta memiliki efek berantai dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan.
"Sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maka sektor perumahan akan ditingkatkan kontribusinya terhadap PDB kita dari 2,9 persen menjadi 4 persen," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Kementerian PUPR: Bank pelaksana FLPP akan dievaluasi bulan ini
Dalam kesempatan itu Sri Mulyani juga menyampaikan sejumlah permasalahan dalam sektor perumahan di Indonesia.
"Pemerintah menyadari bahwa tinggal di rumah sehat itu merupakan suatu kebutuhan dan hak yang penting bagi masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai lebih dari 7,6 juta unit pada awal 2020. Sebagian besar merupakan kebutuhan dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Sri Mulyani.
Backlog ini merupakan kebutuhan perhitungan ideal bahwa satu rumah ditempati satu rumah tangga atau keluarga. "Terkait permasalahan ini kita masih melihat kebutuhan rumah baru yang meningkat sekitar 800 ribu unit per tahunnya," ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Pengamat : Tugas badan percepatan perumahan perlu diperjelas dalam PP
Ia juga mengatakan permasalahan sektor perumahan dan sektor permukiman di Indonesia adalah terkait dengan keterjangkauan, karena daya beli masyarakat, terutama dari kelompok bawah, sangat tidak mampu untuk bisa mendapatkan rumah yang layak.
Selain itu kendala lainnya adalah perencanaan tata ruang, di mana perumahan dan permukiman semakin jauh dari pusat kota. Tanpa jaringan infrastruktur yang memadai, masyarakat tentu akan merasa sangat terbebani dengan adanya lokasi perumahan yang sangat jauh dari tempat mereka bekerja.
Selain itu juga masalah standar keandalan bangunan mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana.
"Dari aspek kelayakan di mana 41,7 persen masyarakat atau rumah tangga menempati hunian yang hanya memiliki satu aspek kelayakan dan sebagian di antaranya bahkan menempati pemukiman yang kumuh," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Kementerian PUPR harapkan pemda replikasi program perumahan pusat
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
