"Menurut saya, door to door dan kumpul 30-50 orang itu lebih efektif sebetulnya. Karena namanya pertemuan terbatas kan orang bisa bertanya dan mendalami. Dan mungkin saja, bisa terbangun ikatan emosional yang lebih dekat antara calon dengan masyarakat itu," ujar Saleh saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Pelaksana harian Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI itu mengatakan bahwa di masa pandemi seperti sekarang, kampanye tetap bisa efektif apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Baca juga: KPU tetapkan desain surat suara Pilkada Boyolali 2020
Baca juga: Bamsoet: Sanksi tegas pelanggar protokol kesehatan pilkada
Karena itu, ia mengimbau agar tim sukses dan paslon-paslon peserta pilkada yang dapat lebih aktif mendatangi masyarakat secara langsung.
"Mereka datang sendiri untuk 'merangkul' masyarakat, menjelaskan apa yang akan mereka kerjakan jika terpilih. Jadi saya kira ini juga efektif ya," kata Saleh.
Atau cara lain, misalnya dengan melakukan pengumpulan tokoh-tokoh masyarakat dengan jumlah maksimal 50 orang di satu tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara maksimal.
"Harus pakai masker dengan benar, harus menjaga jarak, dan kalau perlu diatur sehingga tak menjadi kerumunan yang dapat berpotensi menimbulkan klaster-klaster baru Covid-19. Nanti dari tokoh masyarakat ini, kita harapkan, bisa membantu untuk sosialisasi ke masyarakatnya," kata Saleh.
Menurut Saleh, tokoh-tokoh masyarakat perlu diundang dalam kampanye secara terbatas tersebut untuk didengarkan pandangan mereka terhadap visi-misi dan program yang akan paslon kerjakan.
Saleh mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah mengatur metode kampanye secara fisik itu di masa pandemi ini.
Salah satu dari aturan yang KPU buat adalah kampanye fisik hanya boleh kurang dari 50 orang. Kemudian harus memakai standar protokol kesehatan.
"Aturan ini, saya melihatnya sudah cukup baik. Karena itu, saya berpandangan bahwa setiap paslon yang sedang bertarung di 270 pilkada di seluruh Indonesia ini harus mengikuti aturan itu," kata Saleh.
Baca juga: KPU cermati data pemilih hindari sengketa Pilkada 2020
Baca juga: Sebanyak 9 ribu pemilih Pilkada Karawang belum punya eKTP
Terkait pengawasan pun, kata Saleh, sudah berjalan. Apalagi, Badan Pengawas Pemilu sudah bekerja sama juga dengan aparat Kepolisian untuk memantau seluruh pelaksanaan dari kampanye-kampanye itu.
"Sejauh ini, ya tentu karena ada 270 pilkada, kalau ditanya secara umum, saya kira sudah berupaya bagaimana menaati aturan yang diterapkan oleh KPU itu. Tetapi tentu satu-dua kasus masih saja ada mungkin terjadilah dari laporan yang kami terima, hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya adanya kerumunan-kerumunan yang tidak semestinya terjadi. Dan itu pun lebih banyak dilakukan oleh tim sukses paslon atau pendukungnya. Bukan langsung dilakukan oleh paslon-paslon yang ada itu," kata Saleh.
Terkait kampanye daring, menurut Saleh, sebetulnya metode kampanye itu juga bisa dipakai dan diterapkan di masa COVID-19 ini, terutama untuk wilayah perkotaan dimana masyarakatnya mudah mendapatkan akses internet.
"Saya kira masih bisa digunakan cara daring, melalui media sosial, video Youtube atau bisa dengan Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Jadi itu bisa diterapkan seperti itu. Dan kalau model kampanye begini kan tidak perlu tatap muka, jadi masyarakat tinggal diminta untuk mengakses demikian," kata Saleh.
Namun, salah satu yang akan atau sedang disiapkan oleh tim sukses pemenangan pemilu saat ini, menurut Saleh, adalah pidato debat antarkandidat.
Ia mengatakan bahwa debat nanti juga diupayakan dipergunakan sebaik mungkin oleh pasangan calon untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuan masing-masing.
"Mudah-mudahan debat itu bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk mengetahui secara mendalam sisi positif dari paslon-paslon yang ikut dalam pilkada tersebut," kata Saleh.
Baca juga: Bonek Hijrah protes nama dan logo digunakan kampanye Pilkada Surabaya
Baca juga: Bawaslu Bantul tertibkan 247 alat peraga kampanye
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
