Sri Mulyani tegaskan Indonesia berkomitmen atasi perubahan iklim

16 Oktober 2020 23:05 WIB

Ilustrasi - Warga membawa payung yang bertuliskan aspirasi dalam aksi jeda untuk iklim saat aksi di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (23/2/2020). Aksi tersebut sebagai bentuk imbauan terhadap terjadinya perubahan iklim yang saat ini sudah darurat dan global. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj/aa.

Dalam menyusun strategi pemulihan para pengambil kebijakan tidak boleh melupakan isu tentang kesejahteraan rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen dalam mengatasi perubahan iklim dengan memprioritaskan penurunan emisi gas rumah kaca, termasuk pada masa pandemi COVID-19.

“Pentingnya mempertahankan kondisi turunnya emisi gas rumah kaca pada masa pandemi melalui kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan,” katanya dalam keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Jumat.

Sri Mulyani dalam beberapa kesempatan seperti pada pertemuan The Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action menyatakan pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim.

Ia menjelaskan pemerintah mengalokasikan 3,9 persen dari total dana APBN per tahun dalam rangka Climate Budget Tagging (CBT) yang telah dilakukan sejak 2016 hingga sekarang.

CBT tersebut telah digunakan sebagai underlying asset untuk penerbitan Green Sukuk sebesar total 2,9 miliar dolar AS selama periode 2018 sampai 2020 dan dipergunakan dalam membiayai proyek-proyek ramah lingkungan.

Baca juga: Menkeu dorong transformasi ekonomi global berbasis pemulihan hijau

Tak hanya itu, ia menuturkan Indonesia juga membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengelola dana REDD+ sebesar 103,78 juta dolar AS dari GCF.

Selanjutnya, Indonesia turut mempertimbangkan kebijakan "carbon pricing" dalam mengurangi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan investasi berwawasan lingkungan.

Saat ini, pihaknya sedang mengembangkan Climate Change Fiscal Framework (CCFF) yang akan menetapkan strategi dan kerangka kebijakan fiskal dalam mencapai target global dalam pengurangan emisi dan ketahanan dari perubahan iklim.

Ia menekankan upaya pemulihan yang berkelanjutan akan berhasil selama aksi perubahan iklim sejalan dengan perbaikan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan.

“Dalam menyusun strategi pemulihan para pengambil kebijakan tidak boleh melupakan isu tentang kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Baca juga: Ubah narasi perubahan iklim dari beban jadi kesempatan
Baca juga: Pandemi COVID-19 momen pulihkan ekonomi nasional yang prolingkungan