Mantan terpidana korupsi Agusrin Maryono Najamudin memenangkan sengketa pilkada di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon Gubernur Bengkulu KPU setempat.
Putusan sengketa pilkada itu dibacakan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap dalam musyarawah terbuka penyelesaian sengketa pilkada antara pihak pemohon yaitu Agusrin-Imron dan pihak termohon yakni KPU Provinsi Bengkulu, Sabtu.
Parsadaan mengatakan, ada lima poin yang dimuat dalam putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap sengketa pilkada dengan nomor register: 001/PS.REG./17/X/2020.
Pertama, mengabulkan permohonan pemohon yakni Agusrin Maryono Najamudin dan Imron Rosyadi.
Baca juga: Agusrin masukan gugatan ke Bawaslu Bengkulu
Baca juga: Mantan terpidana korupsi Agusrin gagal jadi Calon Gubernur Bengkulu
Baca juga: Partai Gerindra usung Agusrin-Imron dalam Pilgub Bengkulu
Baca juga: Pengamat: Status mantan napi tak pengaruhi elektabilitas Agusrin
Kedua, membatalkan berita acara rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu nomor 1253/PL.02.3-DA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020.
Ketiga, menyatakan pemohon telah memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020.
Keempat, memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu untuk menerbitkan keputusan yang menetapkan pemohon sebagai peserta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.
Kelima, memerintahkan termohon untuk menjalankan keputusan ini paling lambat tiga hari kerja sejak putusan tersebut dibacakan.
"Kita meminta KPU memasukkan beliau (Agusrin-Imron) sebagai calon untuk Pilkada 2020," kata Parsadaan saat diwawancarai usai pembacaan putusan di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Sabtu.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan menjelaskan, status mantan narapidana terhadap Agusrin tidak menghalanginya untuk ditetapkan sebagai calon Gubernur Bengkulu karena telah selesai menjalani pidana penjara selama lima tahun.
Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 56 tahun 2019, Peraturan KPU (PKPU) nomor 1 tahun 2020 dan PKPU nomor 9 tahun 2020, katanya.
"Kita anggap bahwa termohon ini tidak memunculkan norma baru karena dia sejalan dengan putusan MK nomor 56," demikian Ediansyah.
Pewarta: Carminanda
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
