"Kita sudah. Sesuai aturan dari Saudi maupun Indonesia, persoalan protokol kesehatan itu paling penting. Semua penyelenggara sudah siap," kata Ketua Dewan Pembina Sathu Fuad Hasan Masyhur di sela jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Kemenag sebut Saudi buka layanan ibadah umrah bertahap
Baca juga: Masjidil Haram sambut kelompok jamaah umrah pertama di tengah wabah
Ia mengatakan protokol kesehatan menghadapi ancaman penularan COVID-19 merupakan hal yang menjadi perhatian sejumlah pihak, terutama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Menurut dia, PPIU memiliki tugas untuk ikut memberi sosialisasi mengenai protokol kesehatan. Kedisiplinan adalah kunci menghindarkan penularan virus SARS CoV-2 antar-jamaah.
"Kami akan mendisiplinkan masyarakat. Kami yakin masyarakat disiplin, karena masyarakat tidak ingin ada yang ketularan," katanya.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyebut ada empat tahap dalam membuka gerbangnya bagi jamaah umrah di masa pandemi COVID-19.
Media lokal Saudi melaporkan pada 4 Oktober 2020, Saudi membolehkan kuota 30 persen kapasitas Haramain/Dua Tanah Suci (Masjidil Haram, Mekkah dan Masjid Nabawi, Madinah) bagi jamaah umrah dari dalam negeri dan kalangan ekspatriat di negara tersebut.
Baca juga: Pemerintah berharap Saudi izinkan jamaah Indonesia lakukan umrah
Baca juga: HNW: Pemerintah perjuangkan jamaah Indonesia laksanakan umrah-haji
Baca juga: Asosiasi travel persoalkan kewajiban deposit setoran umrah
Pada 18 Oktober, kuota dinaikkan menjadi 75 persen di Haramain bagi warga negara Saudi dan ekspatriat. Kemudian 1 November akan dibuka penuh bagi jamaah multinegara, kecuali sejumlah negara yang memiliki rekam jejak belum berhasil mengendalikan COVID-19.
Selanjutnya, tahap keempat (tanggal belum diumumkan) umrah akan dibuka bagi warga berbagai negara secara terbuka saat risiko penularan COVID-19 hilang.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
