Perdana Menteri Malaysia didesak mundur oleh sejumlah kelompok masyarakat setelah Raja Al Sultan Abdullah menolak penetapan status darurat yang diusulkan oleh pemerintah demi mengendalikan pandemi COVID-19.Untungnya, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang dapat menyeret negara ini ke masa yang kritis
PM Muhyiddin mengusulkan agar status darurat diberlakukan di Malaysia setelah adanya lonjakan kasus positif baru. Namun, kalangan oposisi beranggapan permintaan itu merupakan cara pemerintah membekukan parlemen dan menghindari upaya pihak lain yang ingin membuktikan seberapa kuat dukungan legislatif terhadap PM Muhyiddin.
Penolakan Raja Abdullah, bagi sejumlah pihak, semakin mengikis kekuasaan Muhyiddin, apalagi satu bulan sebelumnya, pemimpin kelompok oposisi, Anwar Ibrahim mengatakan ia telah didukung oleh mayoritas anggota parlemen, termasuk para pembelot dari koalisi partai penguasa.
Baca juga: Sultan Abdullah diskusikan usulan kabinet dengan raja-raja Melayu
Baca juga: Asosiasi Medis Malaysia tolak darurat nasional
Dukungan dari suara mayoritas memungkinkan Anwar menjabat sebagai perdana menteri dan membentuk pemerintahan baru.
Raja Abdullah, yang menolak permintaan Muhyiddin pada Minggu (25/10), juga meminta para politisi untuk mengakhiri kegiatan yang membuat pemerintahan tak stabil. Menurut raja, pemerintah telah cukup baik menanggulangi pandemi.
Raja juga menekankan rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara untuk tahun anggaran 2021 harus segera disahkan oleh parlemen sebelum 6 November 2020.
Sejumlah ketua partai di koalisi pendukung Muhyiddin bersama kalangan oposisi mengkritik penetapan status darurat yang diusulkan perdana menteri. Kelompok itu mendesak Muhyiddin mundur dari jabatannya setelah permintaannya ditolak oleh raja.
"Untungnya, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang dapat menyeret negara ini ke masa yang kritis," kata politisi senior partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Ahmad Puad Zarkashi, lewat unggahannya di media sosial Facebook. UMNO merupakan salah satu partai utama yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.
"Kesejahteraan rakyat lebih penting. Muhyiddin seharusnya mundur," kata Ahmad Puan.
Seorang anggota parlemen dari kelompok oposisi, Wong Chen, mengatakan usulan "jahat" Muhyiddin telah ditolak dengan benar oleh raja. PM Muhyiddin harus mundur atau setidaknya memecat menteri yang mengusulkan penetapan status darurat, kata Chen.
Malaysia jatuh dalam krisis politik setelah Mahathir Mohamad tiba-tiba mundur dari kursi perdana menteri setelah koalisi partai pendukungnya bubar. Muhyiddin, yang sempat menjadi sekutu Mahathir, membelot dan membentuk koalisi baru bersama UMNO untuk mendapatkan kursi perdana menteri.
Beberapa minggu setelah menjabat sebagai perdana menteri, Muhyiddin menghadapi desakan dari UMNO, yang ingin mendapatkan lebih banyak pengaruh, tetapi ia juga menjadi tumpuan rakyat untuk menanggulangi pandemi.
Beberapa tokoh UMNO yang korup, termasuk eks perdana menteri Najib Razak, juga berusaha menghidupkan kembali karier politik mereka.
Pengamat mengatakan politisi di Malaysia kemungkinan menuruti permintaan raja yang meminta mereka berhenti memolitisasi krisis dan menempatkan kepentingan bangsa sebagai prioritas.
"Raja terlihat mengirimkan sinyal ke pemerintah bahwa mereka akan tetap berkuasa dan rancangan anggaran harus segera disahkan, dan seharusnya tidak ada perubahan apa pun dalam perpolitikan di Malaysia dalam waktu dekat ini," kata peneliti senior Vriens & Partners, Shazwan Mustafa Kamal.
Muhyiddin menggelar rapat kabinet, Senin, yang dijadwalkan berlangsung pada siang hari. PM Muhyiddin, lewat pernyataan tertulisnya, mengatakan kabinet akan membahas kelanjutan dari penolakan raja terhadap usulan status darurat di Malaysia.
Sumber: Reuters
Baca juga: Muhyiddin memaklumi penolakan usulan darurat nasional
Baca juga: Raja-Raja Melayu tolak usulan darurat nasional perdana menteri
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
