Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sedang melakukan kajian pengembangan Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) di wilayah Banten dan Jawa Barat yakni Ujung Kulon- Halimun (TNGHS) -Bandung-Pangandara.Kami melihat kelemahannya saat ini di infrastruktur dan SDM masyarakat serta kekurangan tenaga terampil di bidang pariwisata
"Ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan Kemenpar Ekraf terhadap direkomendasikan delapan Destinasi Pariwisata Pengembangan atau kita menyebutnya DPP baru," kata Direktur Pengembangan Destinasi Regional 1 Kemenparekraf, Oni Yulfian usai membuka Focus Grup Discusion (FGD) penyusuan 'road map' pengembangan Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) baru Ujung Kulon- Halimun (TNGHS) -Bandung-Pangandaran, di Serang, Selasa.
Oni mengatakan, dari delapan destinasi itu empat diantaranya berada di wilayah Jawa dan Sumatera yang di wilayah Direktorat Regional I Pengembangan Destinasi, salah satu dari empat destinasi itu adalah Ujung Kulon- Halimun-Bandung-Pangandaran.
"Ini sebenarnya adalah terbaru dari DPP yang lama yang sama-sama masuk dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Bandung-Halimun-Ciletuh. Perubahan ini terjadi sekitar satu atau dua bulan yang lalu setelah ada pertemuan trilateral yakni Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Pariwisata," kata Oni.
Sehingga, Kemenpar menindaklanjuti dengan melakukan FGD untuk mengetahui apa saja yang ada di wilayah tersebut dalam bentuk profiling atau pemetaan.
"Kita analisis apa sebenarnya yang menjadi penting di situ atau isu strategisnya apa. Tujuannya adalah bagaimana destinasi pariwisata yang ada di Ujung Kulon sampai Pangandaran ini cepat pengembangannya," katanya.
Sehingga, kata dia, dibutuhkan sinkronisasi saling keterpaduan, saling mendukung dan paling penting adanya prioritas dalam pengembangannya.
"Kami bekerjasama dengan pusat pengembangan pariwisata UGM untuk melakukan telaah atau kajian itu sehingga nanti keluar profil, analisisnya dan rekomendasi untuk prioritas pengembangannya," kata Oni.
Menurutnya, output yang diharapkan dari kajian tersebut yakni adanya indikasi program, prioritas pengembangan destinasi serta àlokasi mana untuk memulai pengembangannya dari koridor yang begitu panjang tersebut.
"Kami melihat kelemahannya saat ini di infrastruktur dan SDM masyarakat serta kekurangan tenaga terampil di bidang pariwisata," kata Oni.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Agus Setiawan menyambut baik langkah yang dilakukan Kementerian Pariwisata tersebut, karena akan memberikan dampak besar untuk pengembangan pariwisata di Banten, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Banten.
"Sekarang kan sudah ada jalan tol Serang-Panimbang. Siapa tahu dengan adanya pengembangan pariwisata ini nanti bisa mendorong infrastruktur jalan termasuk tol nyambung sampai Pangandaran," kata Agus Setiawan.
Dalam FGD tersebut sebagai pembicara Chafid Pandeli dari pusat kajian pariwisata UGM, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), PHRI dan Asita Banten.
Baca juga: Dispar Banten minta pelaku pariwisata patuhi imbauan cegah COVID-19
Baca juga: Pemprov Banten tetapkan produk unggulan pariwisata
Pewarta: Mulyana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
