"Jadi kalau bicara kualitas, sudah pasti yang diberikan kepada rakyat nantinya kualitas yang sesuai standar. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang membahayakan rakyat," kata Erick saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan DIY Triwulan III Tahun 2020 secara daring, Selasa.
Selain menggandeng WHO serta sejumlah organisasi internasional untuk memastikan kualitasnya, menurut Erick, BPOM juga diminta melakukan uji klinis terhadap vaksin itu.
Baca juga: Menristek: Vaksin COVID-19 harus terjamin aman
"Untuk isu halal dan haramnya, sama. Kita sejak awal melibatkan MUI dalam proses uji vaksin di Bandung. Bahkan kita juga mengirimkan perwakilan MUI ke China serta Uni Emirat Arab (UEA)," kata dia.
Ia berharap seluruh pimpinan daerah ikut membantu menyebarluaskan informasi terkait vaksin itu secara baik kepada warganya.
"Dengan segala kerendahan hati saya memohon para pemimpin daerah membantu vaksinasi," kata Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.
Menurut Erick, ke depan program vaksinasi ini terbagi menjadi dua, yakni vaksinasi gratis untuk masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan vaksin berbayar bagi masyarakat kelas menengah.
"Tentu yang kelas menengah, orang-orang yang mempunyai duit ya harus bisa bayar. Jangan ikutan yang kurang mampu," kata dia.
Baca juga: Sri Mulyani: Pengadaan vaksin dilakukan secara aman dan efektif
Menurut dia, pemesanan vaksin akan berlangsung secara bertahap dengan rata-rata 10 juta sampai 20 juta per bulan hingga menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. "Karena kita order vaksin pun belum tentu barangnya datang pada saat bersamaan," katanya.
Erick mengatakan pengembangan vaksin merah putih sangat penting agar pada 2022 Indonesia tidak lagi bergantung pada vaksin buatan luar negeri.
"Ini yang memang sedang didorong Bapak Presiden untuk memastikan vaksin merah putih hadir untuk Indonesia. Apalagi kita punya perusahaan Bio Farma yang kemarin sudah dicek oleh "Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) serta WHO diakui mempunyai kualitas standar internasional yang bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
Baca juga: Kemristek: 3 perusahaan swasta produksi 1 miliar dosis vaksin COVID-19
Baca juga: Menristek: Vaksin Merah Putih untuk kemandirian Indonesia
Baca juga: Stafsus Menteri BUMN sebut tenaga kesehatan prioritas pemberian vaksin
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
