"Pengesahan UMK tahun 2021 pada 21 November 2020 nanti. Maka itu diharapkan usulan kabupaten/kota dapat kami terima secepatnya,” kata Mangara Simarmata di Tanjungpinang, Selasa.
Ketua Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Kepri itu menegaskan pembahasan UMK dapat dilakukan setelah adanya usulan resmi dari bupati/wali kota.
Dia pun berharap pembahasan UMK 2021 tidak mengalami kendala karena rujukan pembahasan juga sudah jelas, yakni tetap mengacu pada pasal 44 ayat 1 PP Nomor 78 tahun 2015, tentang pengupahan.
Baca juga: Wali Kota Bandung mulai bahas penetapan UMK 2021
Baca juga: Ganjar minta Apindo tidak khawatir ada PHK terkait UMP 2021
Regulasi ini tentunya juga menjadi pegangan bagi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
"Pembahasan yang kami lakukan tidak lari dari peraturan tersebut. Apabila ada dua usulan dari kabupaten/kota, tentu akan dikembalikan lagi,” kata Mangara.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri besaran UMK tujuh kabupaten/kota 2020 adalah Bintan Rp3.648.714, Batam Rp4.130.279, Tanjungpinang Rp3.006.999, Lingga Rp3.036.220, Anambas Rp3.501.441, Karimun Rp3.335.902, dan Natuna Rp3.106.975.
Baca juga: Buruh: Jangan jadikan COVID-19 alasan tidak naikkan UMK 2021
Baca juga: Wapres dorong UMK jadi bagian rantai nilai industri halal global
Pewarta: Ogen
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
