Peran penting dari kecerdasan buatan ini kemudian mengarahkan pemerintah untuk membuat Kebijakan Satu Data, agar data yang dihasilkan mempunyai interoperabilitas yang tinggi, artinya data yang dihasilkan dapat di akses atau dibagikan antar sistem elektronik yang saling berintegrasi secara langsung.
"Terdapat 24.700 lebih aplikasi pemerintah di Indonesia. Kita butuh Kebijakan Satu Data untuk COVID, dan Kominfo lakukan kegiatan interoperabilitas data," kata Menteri Johnny melalui diskusi daring, Rabu.
Baca juga: Kominfo apresiasi platform digital dorong perkembangan UMKM
Baca juga: Menkominfo: Keterbukaan informasi jadi modal pemerintahan digital
"Jadi, data Dukcapil, Kementerian Kesehatan, Kominfo, datanya diintegrasikan dan disampaikan publik, dan ini semua pake AI untuk counting-nya," ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan bahwa input data yang benar secara reguler, akan masuk ke satu sistem dengan cepat dan tepat, sehingga tidak ada tumpang-tindih informasi antara satu K/L dengan lainnya.
"Ini yang terjadi di awal-awal (pandemi) dulu, dan mengakibatkan kebingungan. Pemerintah lalu lakukan penyesuaian dan bisa di-manage dengan baik," kata dia.
Ketika disinggung mengenai peran penting teknologi dan akses internet untuk penanggulangan COVID-19 di Indonesia, Johnny mengatakan pihaknya berkomitmen agar migrasi kegiatan masyarakat ke ruang digital dapat tersedia secara merata dengan infrastruktur yang memadai.
Fasyankes, sebagai salah satu prioritas, merupakan sektor yang mendapat perhatian. Mengutip data Kementerian Kesehatan, hingga 31 Desember 2019 terdapat 2.877 rumah sakit dan 10.134 puskesmas di Indonesia.
Dari total 13.011 fasyankes tersebut, BLU (Badan Layanan Umum) BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kementerian Kominfo mengidentifikasi 3.126 fasyankes yang masih membutuhkan optimalisasi layanan internet.
“Dari 3.126 titik tersebut, di tahun 2019, BLU BAKTI Kominfo telah menyediakan akses internet di 226 titik fasyankes. Sedangkan pada tahun 2020 ini, melalui kerjasama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), BLU BAKTI Kominfo akan melakukan percepatan layanan internet di 2.192 fasyankes,” kata Menkominfo.
Lebih lanjut, ia menyatakan, akses internet untuk 708 fasyankes sisanya, akan diselesaikan pada kuartal I tahun 2021 mendatang.
Menkominfo juga menambahkan, pemerintah melalui kementeriannya berkomitmen melakukan akselerasi penyediaan akses internet di fasyankes di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, ia mengatakan, hal itu ditujukan untuk mendukung perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi di bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Percepatan penanganan COVID-19 melalui teknologi pun mencakup tiga agenda utama, yaitu optimalisasi telekomunikasi antar dan intra fasyankes, peningkatan kualitas arus data fasyankes, serta pemanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital khususnya di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Baca juga: Menkominfo: Vaksin COVID-19 untuk semua warga negara Indonesia
Baca juga: Kominfo gandeng perusahaan teknologi untuk Digital Talent Scholarship
Baca juga: Indonesia terapkan tiga skema pendanaan bangun infrastruktur digital
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2020
