"Dibanding kota-kota lain di Indonesia, khususnya Jawa, penataan kampung di Surabaya yang paling baik," kata Johan Silas di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, Data Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), juga menyatakan kawasan kumuh di Surabaya sudah 0 persen. Hal ini sesuai pernyataan Cawali Surabaya Eri Cahyadi saat debat perdana Pilkada Surabaya 2020 beberapa hari lalu.
Ia mengatakan di Direktorat Jenderal Cipta Karya itu ada yang namanya program Kotaku, yakni Kota Tanpa Kumuh. Tim ini yang mengeluarkan data yang menyebut Surabaya kawasan kumuhnya sudah 0 persen.
"Tim ini milik pemerintah pusat. Pemkot tidak ikut cawe-cawe. Setahu saya, angka persisnya 0,3 persen. Karena sangat kecil, maka dianggap 0 persen," ujarnya.
Berdasarkan data program Kotaku Kementerian PUPR yang terangkum di Nota Dinas Nomor 02/ND/Cb16/Satker1/2020 tentang Laporan Capaian Pengurangan Kumuh Provinsi Jatim, luasan kawasan kumuh di Surabaya semula 151 hektare. Dalam beberapa tahun terakhir, penataan digenjot hingga berhasil ditekan sampai 0 persen pada 2019.
Diketahui program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100 yakni 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
"Di dunia ini tidak ada kota yang tidak ada kampung kumuhnya, meski kotanya sangat maju. Mulai di Paris, New York, Kyoto bahkan hingga di Dubai, itu ada kampung kumuhnya. Saya pernah ke kota-kota tersebut dan melihat kampung kumuhnya," katanya.
Baca juga: Puluhan desa di Bekasi dinyatakan kumuh
Terkait adanya pihak yang tidak terima dengan pernyataan Eri yang menyebut kawasan kumuh Surabaya sudah 0 persen, Johan Silas memberikan saran agar mengirim surat ke Dirjen Cipta Karya sebab instansi tersebut yang telah mengeluarkan data 0 persen kawasan kumuh.
Johan mengakui memang di Kota Pahlawan ada beberapa daerah yang masih kumuh, namun kumuhnya kawasan tersebut bukan berarti Pemkot Surabaya tidak mau melakukan penataan, tapi karena terbentur instansi lain.
"Ada yang permukiman kumuh itu di kawasan rel PT KAI, Pelindo III dan pinggir sungai. Pemkot tidak bisa masuk ke sana, karena terbentur oleh instansi lain. Pemkot sudah beberapa kali melakukan penataan dan berhasil. Namun ada pula yang sulit seperti kawasan yang masuk milik PT KAI. Itu sulit, karena Daops VIII tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan," katanya.
Salah satu bukti jika penataan kota di Surabaya sangat baik dan diakui dunia, kata Johan Silas, adalah saat ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk permukiman dan pembangunan berkelanjutan, atau The Third Session of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN Habitat III), yang diikuti 193 negara anggota PBB. Pada kesempatan itu, PBB memuji langsung penataan kota di Surabaya karena dianggap berhasil.
"Kalau saya yang memberikan penilaian atau yang memuji pasti dibantah. Tapi ini yang menilai orang lain, dari PBB. Makanya Konferensi PBB digelar di Surabaya, karena Surabaya bisa dianggap sebagai contoh kota-kota lain di dunia," katanya.
Baca juga: DKI Jakarta akan tata 16 kampung kumuh
Kota Surabaya juga menjadi menjadi panggung Peringatan Global Hari Habitat Dunia atau World Habitat Day pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diikuti secara virtual oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterresz, Presiden RI Joko Widodo, dan Direktur Eksekutif UN Habitat (Badan Program Pemukiman Manusia PBB), Maimunah Mohd Sharif.
UN-Habitat sendiri merupakan sebuah badan PBB yang bergerak di bidang pemukiman dan pembangunan kota yang berkelanjutan.
Diketahui Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 01 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 02 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo.*
Baca juga: Pemerintah ingin merevitalisasi kawasan nelayan kumuh
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
