Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan program rehabilitasi ekosistem mangrove akan dilakukan secara terukur dan terintegrasi serta melibatkan multi pihak baik mitra strategis di dalam negeri hingga lembaga internasional luar negeri.Program pengelolaan mangrove akan difokuskan pada membangun mega mangrove project di tiga lokasi termasuk untuk pembibitan
Pemerintah Indonesia, menurut Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.sudah berkomitmen akan melakukan rehabilitasi mencapai 600.000 hektare dalam empat tahun ke depan, yaitu tahun 2020-2024 dengan melibatkan multi stakeholder.
Berdasarkan pemaparan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia saat ini memiliki area mangrove seluas 3,31 juta hektare, dan di antara area tersebut, sebesar 637.624 hektare sedang berada dalam kondisi kritis sehingga perlu dilakukan pemulihan ekosistem.
Pemulihan ekosistem mangrove menjadi sangat penting untuk dilakukan karena luas mangrove yang ada di Indonesia telah mencapai 20 persen dari jumlah keseluruhan sebaran mangrove di dunia.
Baca juga: KKP targetkan rehabilitasi 200 hektare lahan mangrove pada 2020
"Pengelolaan ekosistem mangrove ini harus secara terukur dan terintegrasi, meliputi rehabilitasi dan program padat karya mangrove. Program pengelolaan mangrove akan difokuskan pada membangun mega mangrove project di tiga lokasi termasuk untuk pembibitan mangrove, serta pendanaan dalam program pengelolaan ekosistem mangrove perlu didukung oleh multi stakeholder, termasuk dari lembaga internasional dan mitra strategis Indonesia," kata Luhut dalam rapat koordinasi secara virtual mengenai program tersebut, Selasa (10/11).
Rencananya, rehabilitasi mangrove akan dilakukan pada ekosistem mangrove dengan kerapatan tajuk kategori jarang dan sangat jarang. Rehabilitasi itu akan menggunakan berbagai sumber pendanaan, yang meliputi peningkatan alokasi APBN melalui bantuan pendanaan dari Bank Dunia, dukungan mitra strategis seperti pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dan Jerman, serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan program Green Port pada BUMN.
Baca juga: Perlindungan 3,49 juta ha mangrove lebih penting dari rehabilitasi
Luhut juga menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang terkait untuk mensukseskan program rehabilitasi mangrove.
"Semua harus terintegrasi, supaya bergerak bersama semuanya. Kita akan pantau terus, dan saya harap satu minggu ke depan bisa terlihat perkembangannya," imbuh Luhut.
Rapat virtual itu turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala LAPAN, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Bina Bangda, Menteri Keuangan yang diwakili Dirjen Pengelolaan Pembiayaan & Risiko dan Dirut BPLDH), serta pejabat lain dari KLHK, KKP, Kemenko Marves, Kemenkop/UKM, PPN/Bappenas, Kementerian BUMN, Kemendes PDTT, BPDLH, BKPM dan BIG.
Baca juga: Kemenko Maritim dorong percepatan rehabilitasi mangrove
Baca juga: Fahutan IPB Temukan Teknik "Guludan" Rehabilitasi Mangrove
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
