Pemerintah tegaskan tak ada "trade off" antara ekonomi dan lingkungan

Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada trade off atau pertukaran antara pemulihan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Bappenas terus menekankan tidak ada trade off, sekali lagi, tidak ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Kick Off COREMAP-CTI di Sorong, Papua Barat, Jumat, yang juga disiarkan secara daring.

Menurut Suharso, upaya pemerintah memulihkan ekonomi dan terus menjaga kelestarian lingkungan tetap menjadi perhatian utama pemerintah di tengah pandemi.

Ia pun menilai kedua hal tersebut bagai sepasang sayap angsa yang harus saling menyokong agar sang angsa bisa terbang.

Baca juga: Stafsus Presiden: Pemerintah komitmen dalam pembangunan berkelanjutan

Politisi PPP itu juga menuturkan di tengah pandemi, pemerintah juga tidak bisa menomorsatukan pengelolaan pandemi tanpa memberikan perhatian yang sama terhadap pemulihan ekonomi. Sebaliknya, tidak pula pemerintah hanya fokus pada pemulihan ekonomi dan menomorsatukan kesehatan karena keduanya harus berjalan beriringan.

"Itu yang saya maksud sepasang sayap angsa. Jadi tidak ada trade off antara pemulihan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini tidak bisa dipertukarkan. Tidak ada nilai tukar," katanya.

Oleh karena itu, program Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yang digagas Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan akan dapat melindungi dan mengelola pemanfaatan terumbu karang serta ekosistem terkait, termasuk kawasan konservasi perairan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Pelestarian sumber daya pesisir, dalam hal ini terumbu karang dapat menjadi contoh nyata bagaimana menjaga lingkungan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat dan nasional. Ini yang saya sebut daya dukung yang harus kita maintain (pelihara) sehingga meski dieksploitasi demi laut sejahtera, rakyat sejahtera, ekonomi sejahtera, tapi tidak punah dan terjaga," kata Suharso.

Baca juga: Green recovery dorong transformasi ekonomi berbasis lingkungan hidup

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendukung penuh upaya konservasi terumbu karang karena dampaknya yang besar bagi ekonomi dan lingkungan.

"Menanam satu terumbu karang sama saja dengan oksigen dari 20 pohon di darat, sangat penting. Cara mengontrol pelestarian terumbu karang, dalam jangka pendek, memperkuat pengawasan rusaknya terumbu karang karena ditabrak kapal. Target jangka panjang dengan lestarinya terumbu karang adalah tempat pemijahan ikan. Untuk produksi ikan, ada juga penambahan cold storage," katanya.

COREMAP-CTI merupakan pilot project yang dilaksanakan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Fokus proyek tersebut yaitu mengelola dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang serta kawasan konservasi perairan.

Untuk melaksanakan program COREMAP-CTI, sejak 2019, Kementerian PPN/Bappenas melalui Indonesia ICCTF mengelola proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Adapun dukungan COREMAP-CTI Bank Dunia sebesar 6,2 juta dolar AS sedangkan dukungan COREMAP-CTI Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar 5,2 juta dolar AS.

Di Papua Barat, pelaksanaan COREMAP-CTI meliputi tiga tempat prioritas yakni Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah barat, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat dengan pilot project akses pengelolaan sumber daya perikanan untuk masyarakat, pengembangan mata pencaharian berbasis laut yang berkelanjutan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan.