"Saya mengapresiasi kebijakan tersebut dan mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan semua sekolah terakomodasi dan siap untuk melaksanakan Asesmen Nasional sebagai pengganti UN tersebut," ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Nadiem minta guru jangan stres hadapi Asesmen Nasional
Baca juga: Ketua MPR apresiasi instruksi Presiden soal prokes
Bamsoet mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, untuk menyosialisasikan Asesmen Nasional sebagai pengganti UN kepada pihak sekolah, orang tua murid, dan murid agar seluruh pihak yang berperan dalam ruang lingkup pendidikan dapat memahami dan saling bersinkronisasi, sehingga asesmen berjalan secara baik dan lancar.
Dia juga mendorong Kemdikbud memastikan sekolah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Asesmen Nasional sebagai pengganti UN, sehingga sekolah yang tidak memiliki infrastruktur lengkap juga dapat melaksanakan asesmen dan bekerja sama dengan sekolah lain yang masih belum lengkap infrastrukturnya.
Sehingga, kata dia, seluruh sasaran siswa-siswi untuk asesmen, yaitu murid kelas kelas V, VIII, dan XI, dapat mengikuti asesmen dengan baik.
Baca juga: MPR: Mereka yang salah artikan Islam dan Indonesia perlu dituntun
Baca juga: Ketua MPR: Jangan ada penurunan kapasitas tes COVID-19 saat libur
Baca juga: Mendikbud ganti ujian nasional dengan penilaian kompetensi
"Saya juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, mengkaji secara matang pelaksanaan Asesmen Nasional pengganti UN tersebut agar dapat tetap menghasilkan siswa-siswi yang berkompeten dan memiliki kemampuan yang baik," ujarnya.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020