Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua menyebut baru sekitar 25 persen bantuan kuota internet dari pemerintah melalui Kemendikbud RI yang digunakan oleh siswa, guru, mahasiswa dan dosen di wilayah provinsi itu.dilakukan pendataan ulang dari 25 persen penerima dan yang mendapatkan bantuan ini apakah benar-benar digunakan untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait di Jayapura, Kamis mengatakan setelah Mendikbud meluncurkan program bantuan internet ke seluruh Indonesia, termasuk di Papua, dari data yang diperoleh maka tercatat 157.000 orang menggunakan bantuan ini, baik itu siswa, mahasiswa, guru ataupun dosen yang ada di Bumi Cenderawasih.
"Tercatat jumlah siswa kurang lebih sebanyak 600 ribu orang, guru 20 ribu orang dan perguruan tinggi baik mahasiswa dan dosen sebanyak 71 ribu orang, maka yang mendapatkan kouta internet di Papua hanya terealisasi 25 persen saja yang memperolehnya," ucapnya.
Menurut Christian, dari data yang pernah dikeluarkan bahwa hanya 34 persen daerah di Papua yang mendapatkan jaringan internet dan itu di ibu kota kabupaten, maka 34 persen itulah yang mendapatkan kuota, di mana yang tidak mendapat jaringan sudah pasti tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Baca juga: Pelajar pedalaman Papua tidak menikmat internet gratis
Baca juga: Disdik Papua harap siswa tidak terjangkau internet tetap dapat bantuan
"Kami menilai jika menilik data tersebut maka efektivitas bantuan tersebut sangat minim yakni hanya 25 persen yang dapat digunakan, namun meskipun hanya 25 persen dari jumlah seharusnya yang dapat menggunakan kouta tersebut, diharapkan bantuan tersebut harus digunakan dengan baik," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya sedang melakukan pendataan ulang dari 25 persen penerima dan yang mendapatkan bantuan ini apakah benar-benar digunakan untuk pembelajaran di masa COVID-19.
"Sedangkan untuk sisanya yakni 66 persen daerah Papua yang tidak dapat jaringan internet maka kami sedang merancang pembelajaran sistem offline (luring atau luar jaringan)," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya harus dapat membantu siswa dan guru yang tidak dapat jaringan internet, di mana yang jelas 66 persen daerah yang tidak dapat menikmati internet memiliki hak yang sama dengan daerah yang dapat menikmati internet.
Baca juga: Orang tua di Jayawijaya diimbau dorong anak-anak kembali sekolah
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020
