Aturan tersebut, Riza menjelaskan, bukan hanya soal instruksi Mendagri saja. Namun untuk semua aturan yang ada di Indonesia.
"Pokoknya, kita patuh pada aturan, ketentuan. Negara ini negara hukum, punya aturan dan ketentuan. Ada UUD, UU dan ada peraturan lainnya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis.
DKI Jakarta menjadi sorotan setelah terjadi kerumunan massa pendukung Rizieq Shihab. Kerumunan terjadi saat Rizieq pulang dari Kerajaan Arab Saudi pada Selasa (10/11) hingga acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan sang anak di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/11).
Polisi menyelidiki dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pejabat di DKI serta masyarakat telah diklarifikasi.
Baca juga: Rekan: Kebijakan Pemprov DKI sudah sesuai dengan pemerintah pusat
Baca juga: Ketua DPRD DKI ingatkan PSI soal usulan hak interpelasi
Riza Patria sedianya juga dimintai klarifikasi oleh polisi hari ini namun tidak hadir. Riza meminta agar undangan klarifikasi dijadwalkan ulang.
Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi penegakan protokol kesehatan sebagai merespon terjadinya kerumunan massa di daerah akhir-akhir ini. Instruksi ditujukan kepada kepala daerah untuk pengendalian COVID-19.
Tito mengingatkan sanksi pemberhentian kepala daerah jika melanggar ketentuan.
"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian," ujar Tito.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
