Ketua Rekan Indonesia Agung Nugroho menyatakan hasil analisis dan pengamatan di 33 provinsi, masih banyak kebijakan pemerintah pusat yang tidak dijalankan ke bawah terkait kesehatan dalam memutus mata rantai COVID-19.
"Hanya ada beberapa daerah saja yang sinkron kebijakan kesehatan soal corona dengan pemerintah pusat, salah satunya DKI Jakarta. Indikatornya jelas, seperti isolasi mandiri, ketersediaan rumah sakit dan penerapan PSBB," kata Agung di Jakarta, Kamis.
Agung mengatakan kebijakan pemerintah pusat banyak tidak terlaksana di kawasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dia berharap, pemerintah daerah setempat segera membenahi kebijakan tersebut agar bisa sejalan dengan pemerintah pusat.
Baca juga: Wagub DKI Riza Patria batal penuhi undangan Polda Metro Jaya
Baca juga: Dijadwalkan ulang, Wagub DKI siap penuhi panggilan Polda Metro
Baca juga: DKI pastikan sanksi untuk kerumunan di Tebet dan Pondok Ranggon
Agung menilai langkah Gubernur DKI Anies Baswedan dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga kebijakan Pemprov DKI dalam penanganan wabah covid telah seirama dan searah dengan langkah dan kebijakan pusat.
"Parameter Jakarta jelas, baik jumlah pasien tertular, korban meninggal dan pasien yang sembuh," ujar Agung.
Kebijakan Anies Baswedan dalam penerapan PSBB di DKI adalah bagian dari upaya menyelamatkan warga DKI dari penularan COVID-19. Ketika warga DKI tetap sehat maka perekonomian pun akan juga membaik.
Baca juga: Kepala Dinas Kesehatan DKI penuhi undangan klarifikasi Polda Metro
Pewarta: Fauzi
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
