Bawaslu berharap tidak ada PSU pada Pilkada Papua Barat

27 November 2020 14:33 WIB

Anggota Bawaslu Papua Barat Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi M Nazil Hilmi. (ANTARA/Toyiban)

"Kami berharap KPPS bekerja secara baik

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat berharap tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada sembilan daerah di provinsi ini.

"Kami berharap KPPS bekerja secara baik, memedomani aturan yang ada. Kami mendorong agar pengawas kami bekerja secara cermat, sehingga jika ada kecenderungan yang mengarah pada pelanggaran bisa dicegah," kata anggota Bawaslu Papua Barat Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi M Nazil Hilmi, di Manokwari, Jumat.

Dia mengutarakan bahwa Bawaslu mengawal semua tahapan pilkada di daerah tersebut. Untuk pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember mendatang pihaknya pun telah menyiapkan pengawas sesuai jumlah TPS yang disiapkan KPU.

"Jumlah TPS yang tersebar di sembilan kabupaten ini total 1.879. Satu TPS akan diawasi satu pengawas dari Bawaslu," kata Nazil lagi.

Sedangkan untuk teknis pelaksanaan pemungutan suara, lanjut Nazil, KPU merekrut tujuh orang per-TPS sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ia berharap petugas KPPS di 1.879 TPS itu mendapat bekal yang cukup, baik pada aspek administrasi maupun aturan terkait kepemiluan, sehingga mereka bisa bekerja secara profesional ada pilkada ini.

"Netralitas penyelenggara baik KPU dan jajaran maupun Bawaslu dan jajaran yang penting untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020 di Papua Barat," katanya.

Pada pilkada tahun ini, Bawaslu pun sudah memiliki peta serta Indeks kerawanan. Daerah-daerah yang masuk dalam zona merah akan memperoleh perhatian dengan pengawasan yang lebih ketat.

Menurutnya, ada tiga daerah yang harus mendapat perhatian lebih yakni Kabupaten Manokwari, Kaimana, dan Teluk Bintuni. Bawaslu akan memberikan pengawasan lebih spesifik di tiga daerah itu.

"Dari kacamata Bawaslu kerawanan pilkada tidak semata-mata karena faktor keamanan. Ada beberapa indikator, di antaranya tingkat kecurangan, politik identitas, netralitas ASN dan beberapa indikator lainya," katanya.

Upaya Bawaslu di tiga daerah rawan tersebut mengedepankan pencegahan, sehingga pilkada berjalan lancar, aman, damai, sehat, jujur dan adil.
Baca juga: Gubernur optimistis Pilkada di Papua Barat aman
Baca juga: Satgas: Masa kampanye masih panjang, masyarakat waspadai COVID-19